Pacu Perdagangan RI-Rusia, Pemerintah Soroti Sistem Keuangan dan Transaksi Lintas Batas

IDXChannel - Pemerintah mendorong realisasi bisnis dan perdagangan antara Indonesia dan Rusia harus dibangun secara komprehensif, mencakup pembentukan instrumen keuangan alternatif, perluasan investasi produktif, hingga diversifikasi komoditas demi mengamankan keuntungan bersama.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan langkah terintegrasi ini dipandang mendesak agar kesepakatan tingkat tinggi antarkedua negara tidak berhenti sebatas wacana diplomatik di atas kertas. 

Pemerintah menuntut adanya percepatan realisasi komitmen kerja sama sekaligus penuntasan rintangan operasional yang selama ini mengganjal laju ekspansi pelaku usaha.

"Bagaimana kita menerjemahkan komitmen politik yang kuat antarkedua negara menjadi peningkatan volume perdagangan, investasi produktif, serta kemitraan bisnis yang berkelanjutan? Kuncinya tidak hanya terletak pada pencarian peluang baru, melainkan pada percepatan implementasi komitmen yang telah ada dan penyelesaian hambatan praktis yang dihadapi dunia usaha," ujar Edi dalam Indonesia-Russia Business Forum, di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Penyelesaian rintangan di sektor perbankan dan transaksi lintas batas ditempatkan sebagai prioritas paling mendasar. Kemenko Perekonomian menilai ketergantungan sepihak pada satu sistem keuangan global saat ini sangat berisiko melumpuhkan arus pertukaran barang dan modal apabila terjadi disrupsi geopolitik.

Penyediaan kanal pembayaran bilateral yang mandiri dan aman diposisikan sebagai fondasi utama sebelum kerja sama permodalan diperluas. Pemerintah menegaskan kegagalan membenahi infrastruktur transaksi berisiko melumpuhkan aktivitas pertukaran barang antarkedua negara layaknya kembali ke zaman batu.

"Tanpa adanya sistem keuangan yang andal, mustahil kita dapat menopang perdagangan dan investasi bilateral. Dunia saat ini membutuhkan sistem keuangan alternatif dan kita harus serius menyelesaikan masalah ini sebagai menu utama dalam agenda investasi," kata Edi.

Selain membenahi instrumen moneter, pemerintah menggarisbawahi pentingnya pergeseran orientasi ekspor nasional agar tidak lagi bertumpu pada komoditas mentah. Langkah ini ditopang oleh pemetaan peluang dagang bilateral melalui tiga jalur utama yang telah dikoordinasikan bersama pihak kementerian mitra di Rusia, yakni sektor industri barang konsumsi, industri ekstraktif dan lanjutan, serta pendalaman ekosistem jasa keuangan.

Edi menggarisbawahi soal peluang ekspansi pasar tersebut diproyeksikan semakin terbuka seiring finalisasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU FTA). Proses ratifikasi pakta dagang tersebut kini tinggal menyisakan persetujuan dari satu negara anggota, dengan target implementasi penuh pada awal tahun depan menyusul penegasan komitmen kedua kepala negara dalam pertemuan bilateral terkini.

Kendati demikian, ekspansi dagang ke kawasan Eurasia dihadapkan pada dinamika global terkait perdagangan dan investasi hijau. Kebijakan ramah lingkungan internasional memicu lahirnya regulasi yang saling mengunci antaryurisdiksi, sehingga kepatuhan terhadap prinsip ketertelusuran kini menjadi syarat mutlak untuk menembus pasar luar negeri.

Untuk mengantisipasi hambatan non-tarif tersebut, asosiasi bisnis kedua negara didorong mempererat koordinasi dalam berbagi data intelijen pasar, menyelaraskan kepatuhan hukum, serta merintis jaringan distribusi logistik yang tangguh. 

Sinergi ini dinilai sejalan dengan arah transformasi ekonomi Indonesia yang berfokus pada hilirisasi industri, percepatan adopsi teknologi, dan integrasi yang lebih dalam ke rantai nilai global.

Edi mengatakan optimalisasi instrumen kerja sama bilateral yang telah terbentuk dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan setiap nota perundingan membuahkan hasil nyata bagi perekonomian. 

"Menerjemahkan komitmen bilateral menjadi hasil bisnis yang konkret adalah bagian yang paling menantang. Ambisi kita tidak boleh sekadar meningkatkan volume perdagangan, melainkan juga mendiversifikasi ekspor, memperkuat produksi bernilai tambah, serta memperluas investasi dan kemitraan industri," urai Edi. (Febrina Ratna Iskana)