Para pemilih di Berlin memberikan kemenangan bersejarah pada hari Minggu kepada Elif Eralp, seorang aktivis hak asasi manusia keturunan Turki yang kini berpeluang menjadi wali kota pertama kota-negara bagian tersebut yang berlatar belakang migran.

Siapa Elif Eralp? Politikus Bersinar Keturunan Turki di Jerman yang Mengidolakan Zohran Mamdani

1. Mengguncang Berlin

Partai Kiri (Die Linke) yang berhaluan sosialis pimpinannya meraih 25,7 suara—lebih dari dua kali lipat perolehan suara mereka tiga tahun lalu. Pada musim semi, elektabilitas partai ini masih berada di kisaran belasan persen. Lonjakan suara ini secara luas dianggap sebagai bukti bahwa Eralp telah memenangkan kepercayaan warga Berlin dan menangkap aspirasi serta suasana hati kota tersebut.

"Warga Berlin, terima kasih—terima kasih atas kepercayaan Anda," ujar Eralp kepada para pendukung yang bersorak gembira pada Minggu malam. "Bersama-sama, kita mencetak sejarah hari ini. Mulai saat ini, kita akan mengubah Berlin—bersama-sama." Ia mengatakan bahwa "cinta dan keadilan" telah mengalahkan "kebencian."

2. Mengidolakan Zohran Mamdani

Dalam beberapa bulan terakhir, para pendukung dan banyak komentator di media internasional membandingkan kiprahnya dengan kemenangan Wali Kota New York Zohran Mamdani pada tahun 2025. Eralp pun mengamini perbandingan tersebut selama masa kampanye.

"Saya berharap apa yang mungkin terjadi di Manhattan, New York, juga bisa terwujud di sini, di Berlin," ujarnya kepada Anadolu hanya beberapa hari sebelum pemungutan suara.

"Mamdani berfokus pada tuntutan sosial, dan itulah yang juga kami lakukan. Ia juga berhasil menyatukan berbagai komunitas—sebuah keberhasilan besar—dan itulah yang juga kami upayakan." Seperti Mamdani, ia menempatkan tekanan ekonomi sehari-hari sebagai inti kampanyenya: lonjakan harga sewa, kenaikan biaya transportasi, dan masalah pengangkutan sampah di jalanan. Timnya menjalankan kampanye dari pintu ke pintu di berbagai lingkungan dan tidak melewatkan wilayah-wilayah yang mendukung partai anti-imigrasi, Alternative for Germany (AfD).Ia mengusulkan pembatasan harga sewa untuk apartemen milik pemerintah kota, pembentukan badan pemerintah untuk memerangi kenaikan harga sewa ilegal, serta menghidupkan kembali rencana pengambilalihan perusahaan perumahan besar menjadi milik publik. Ia berjanji bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Kiri (Left Party) akan menjadikan Berlin lebih terjangkau bagi semua orang.

3. Berasal dari Keluarga Migran Turki

Orang tua Eralp datang ke Jerman dari Turki setelah kudeta militer tahun 1980. Lahir di Munich pada tahun 1981, ia tumbuh besar di Dortmund dan Hamburg serta telah tinggal di Berlin selama 16 tahun.

Ia mengatakan bahwa ia memutuskan untuk belajar hukum setelah menyaksikan ketidakadilan dan diskriminasi saat masih kecil. Ia juga kerap mengenang bagaimana, saat duduk di bangku sekolah dasar, ia terdampak oleh gelombang kekerasan ekstremis sayap kanan yang menargetkan para migran di Jerman pada tahun 1990-an.

Jalan hidup tersebut membawanya berkecimpung dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Ia menjadi penasihat kebijakan hukum untuk fraksi Partai Kiri di Bundestag, bergabung dengan partai tersebut pada tahun 2017, dan terpilih menjadi anggota parlemen negara bagian Berlin pada tahun 2021. Ia telah lama berjuang melawan diskriminasi dan menyuarakan hak pilih bagi warga yang memiliki latar belakang migran.

Hingga kini, ia masih tinggal di apartemen sewaan dan telah bertahun-tahun mencari tempat tinggal baru namun belum berhasil. Saat ditanya apakah pemilik properti menolaknya karena nama belakangnya yang berbau Turki, ia mengaku tidak tahu pasti, karena pemilik properti tidak diwajibkan memberikan alasan penolakan.

4. Melawan Dominasi Partai Sayap Kanan

Eralp memosisikan dirinya sebagai jawaban atas menguatnya partai sayap kanan jauh AfD, menyusul hasil kuat yang diraih partai tersebut di Saxony-Anhalt dua minggu sebelumnya. Menurutnya, kemenangan Partai Kiri di Berlin akan menjadi titik balik untuk membendung momentum AfD.

"Saya adalah jawaban atas hasil pemilihan di Saxony-Anhalt," ujarnya setelah pemungutan suara tersebut. Ia berpendapat bahwa akan menjadi sinyal kuat jika seseorang dengan latar belakang migran menjabat sebagai wali kota Berlin dan menawarkan solusi atas ketidakadilan sosial, alih-alih menyalahkan para pengungsi. Ia juga melontarkan kritik tajam terhadap partai konservatif CDU pimpinan Friedrich Merz karena mengadopsi sikap sayap kanan yang identik dengan AfD, serta karena dianggap gagal menjawab kekhawatiran utama masyarakat. Menurutnya, banyak pemilih merasa bahwa "mereka yang berada di puncak kekuasaan hanya bertindak sesuka hati" dan tidak lagi mendengarkan aspirasi rakyat.Para pemilih yang melakukan protes merasa khawatir akan kemerosotan kondisi sosial dan mudah memercayai teori yang mencari kambing hitam, ujarnya, "padahal penyebab kekacauan saat ini bukanlah para pengungsi, melainkan kebijakan neoliberal yang memangkas anggaran sosial dan tidak berpihak pada kelompok masyarakat termiskin."

Partai Kiri (Die Linke), menurutnya, menawarkan alternatif: langkah-langkah baru untuk mencegah kenaikan harga sewa, tindakan tegas terhadap perusahaan properti besar yang memeras penyewa, serta mewujudkan kota yang lebih terjangkau bagi semua orang tanpa memandang latar belakang sosial atau asal-usul.

5. Mendukung Palestina

Eralp juga menyoroti isu protes pro-Palestina dalam kiprah politiknya. Ia menuding koalisi pimpinan CDU yang akan segera mengakhiri masa jabatannya—di bawah kepemimpinan Wali Kota Kai Wegner—telah membatalkan berbagai acara dan mengerahkan kekuatan kepolisian secara berlebihan terhadap para demonstran damai.

"Wali Kota Berlin tidak pernah mendengarkan aspirasi terkait isu Palestina terhadap orang-orang di sini, di Berlin, yang merupakan kesalahan besar," ujarnya. "Kami melihat banyak kekerasan dan penindasan terhadap rakyat. Dan saya ingin hal ini dihentikan."

Ia dikenal vokal dalam mengkritik pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beserta para menterinya yang beraliran sayap kanan, serta telah mengecam kejahatan perang di Gaza. Saat ditanya mengenai surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Netanyahu, ia menyatakan akan mendesak penangkapan Netanyahu jika tokoh tersebut datang ke Berlin.

"Netanyahu harus ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pengadilan internasional atas kejahatan yang telah ia lakukan," ujarnya dalam sebuah wawancara baru-baru ini.Ia dengan tegas menepis tuduhan antisemitisme yang diarahkan pada partainya; ia menegaskan bahwa partainya mendukung perlindungan bagi kehidupan warga Yahudi maupun warga Palestina dan Muslim, serta mengakui hak eksistensi bagi Israel maupun Palestina. Menurutnya, kritik terhadap kejahatan perang yang dilakukan pemerintahan Netanyahu di Gaza bukanlah bentuk antisemitisme. Ia juga menyatakan bahwa sepanjang kariernya, ia telah terlibat aktif dalam berbagai kampanye melawan antisemitisme.

6. Incar Posisi Wali Kota

Kemenangan Eralp pada malam pemilihan belum serta-merta mengantarkannya menduduki jabatan wali kota. Tantangan berikutnya adalah mengubah narasi kampanye—yang berfokus pada biaya sewa hunian lebih murah dan perubahan arah kebijakan—menjadi sebuah koalisi yang mampu memerintah Berlin.

Meskipun unggul jauh, Partai Kiri (Die Linke) tidak meraih suara mayoritas mutlak dan membutuhkan setidaknya dua mitra koalisi. Setelah pertarungan sengit melawan kebijakan CDU, jalan yang paling memungkinkan adalah membentuk aliansi tiga partai yang melibatkan SPD (berhaluan kiri-tengah) dan Partai Hijau (yang mengusung isu lingkungan).

Di sinilah perbandingan dengan Mamdani akan diuji. Dalam beberapa hari mendatang, perhatian akan tertuju pada apakah Eralp mampu mempertahankan janji-janji utamanya saat bernegosiasi dengan partai-partai yang tidak sepenuhnya sepaham dengan posisi Partai Kiri.

Eralp menegaskan bahwa program partainya telah memenangkan pemilu, dan poin mengenai biaya sewa hunian yang lebih terjangkau serta keadilan sosial wajib tercantum dalam setiap kesepakatan koalisi. Calon mitra koalisi kemungkinan akan mendesaknya untuk menentukan poin mana yang bersedia ia lepaskan. Sejauh mana ia bersedia berkompromi—dan seberapa banyak agenda tersebut yang tetap bertahan—akan menentukan apakah perbandingan dengan Mamdani itu hanya akan menjadi sekadar retorika kampanye atau benar-benar terwujud dalam masa jabatannya.