Jenderal Tertinggi AS: Tak Ada Rencana Kerahkan Tentara ke TPS selama Pemilu November

Jenderal tertinggi militer Amerika Serikat (AS), Dan Caine, mengatakan pihaknya tidak berencana mengerahkan tentara atau personel lain ke tempat pemungutan suara (TPS) selama pemilu sela November nanti.

Jenderal Caine, yang menjabat sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan AS, menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah surat kepada Senator Elissa Slotkin, yang sebelumnya telah bertanya kepadanya dan Menteri Perang Pete Hegseth mengenai peran angkatan bersenjata selama pemilu sela November.

Baca Juga: Berseteru dengan Menteri Perang Hegseth, Petinggi Angkatan Darat AS Mundur

"Administrasi dan keamanan pemilihan umum tetap menjadi tanggung jawab mendasar pejabat negara bagian dan daerah," bunyi Caine untuk Slotkin, yang dikutip NBC News, Selasa (1/9/2026).

"Pasukan Gabungan tidak memiliki rencana untuk mengirim personel militer federal atau anggota Garda Nasional yang dimobilisasi secara federal ke tempat pemungutan suara selama pemilihan umum 2026. Demikian pula, Pasukan Gabungan tidak berencana menggunakan personel semacam itu untuk menyita surat suara, mesin pemungutan suara, atau materi terkait pemilihan umum lainnya," paparnya.

Surat Caine tersebut pertama kali dilaporkan oleh The Associated Press. Dia menulis, "Saya tidak menerima ataupun memperkirakan akan menerima perintah yang melanggar hukum terkait peran Pasukan Gabungan dalam pemilihan umum sela bulan November 2026 mendatang."Hukum federal melarang kehadiran pasukan AS di tempat pemungutan suara kecuali jika pasukan tersebut diperlukan untuk menghalau musuh bersenjata Amerika Serikat.

Potensi kehadiran pasukan di tempat pemungutan suara telah menjadi bahan perdebatan sejak Presiden Donald Trump mengatakan kepada The New York Times pada bulan Januari bahwa dia menyesal tidak mengerahkan militer AS untuk menyita mesin pemungutan suara setelah kekalahannya pada tahun 2020.

Trump mengatakan kepada media tersebut bahwa dia seharusnya melakukan hal itu setelah mempertimbangkannya, dan dia secara keliru mengeklaim bahwa pemilihan umum tahun 2020—yang dimenangi Joe Biden—telah dicurangi.

Partai Demokrat juga merasa waswas setelah tahun lalu Trump mengerahkan pasukan Garda Nasional ke kota-kota yang dipimpin oleh wali kota dari Partai Demokrat—termasuk Chicago dan Washington—meskipun ada penolakan dari pihak-pihak tersebut.

Slotkin dan anggota Senat dari Partai Demokrat lainnya mengajukan rancangan undang-undang pada bulan Juni yang bertujuan melarang presiden mengerahkan militer bersenjata atau agen federal ke tempat pemungutan suara selama pemilihan umum berlangsung.Selama masa jabatan pertama Trump pada tahun 2020, Slotkin—yang saat itu bertugas di DPR—dan Mikie Sherrill (anggota DPR dari Partai Demokrat, New Jersey) mengajukan pertanyaan serupa kepada Ketua Kepala Staf Gabungan saat itu, Jenderal Mark Milley.

Milley menjawab bahwa Konstitusi menetapkan prosedur pelaksanaan pemilihan umum, yang menurutnya diawasi oleh pejabat yang kompeten dari pemerintah negara bagian dan pemerintah federal.

"Kita adalah negara hukum. Kita mematuhi supremasi hukum; hal ini telah kita lakukan pada pemilihan-pemilihan sebelumnya dan akan terus kita lakukan di masa mendatang. Saya tidak memandang militer AS sebagai bagian dari proses ini; ini adalah tanggung jawab Kongres, Mahkamah Agung, dan komponen-komponen dalam Cabang Eksekutif," ujarnya.