Hapus Sejarah Arab, Israel Paksakan Kurikulum Zionis pada 45.000 Siswa Palestina di Yerusalem

Pemerintah Provinsi Yerusalem memperingatkan otoritas pendudukan Israel secara dramatis memperluas penerapan kurikulum Israel pada siswa Palestina di Yerusalem yang diduduki. Mereka menggambarkan kebijakan tersebut sebagai upaya membentuk kembali identitas, ingatan, dan kesadaran sejarah generasi baru.

Tahap terbaru akan dimulai pada hari Selasa dengan pembukaan tahun ajaran 2026-2027 dan akan mencakup siswa kelas satu dan tujuh di sekolah-sekolah resmi yang berafiliasi dengan pemerintah kota pendudukan Israel.

Juru bicara Pemerintah Provinsi Yerusalem, Marouf al-Rifai, menggambarkan tindakan tersebut sebagai "eskalasi berbahaya dan belum pernah terjadi sebelumnya sejak 1967" dalam upaya Israel mengendalikan pendidikan Palestina di kota yang diduduki.

Menurut angka yang dilaporkan surat kabar Israel Haaretz, 39.363 siswa Palestina akan belajar sesuai dengan kurikulum Israel selama tahun ajaran baru di 105 sekolah kota.

Sebanyak 5.085 siswa lainnya akan mengikuti kurikulum di lembaga-lembaga yang diklasifikasikan oleh otoritas Israel sebagai "diakui dan tidak resmi."

Secara keseluruhan, lebih dari 45.000 siswa Palestina akan belajar di bawah kurikulum Israel — sekitar 38 persen dari hampir 120.000 siswa di Yerusalem Timur yang diduduki.Ekspansi ini telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Jumlah siswa Palestina yang belajar di bawah kurikulum Israel mencapai 10.347 pada tahun ajaran 2020-2021. Angka tersebut meningkat menjadi 19.402 pada tahun 2024-2025 dan kemudian menjadi 27.041 pada tahun 2025-2026.

Sekitar 15 tahun yang lalu, hanya beberapa ratus siswa Palestina di Yerusalem yang belajar sesuai dengan kurikulum Israel.

Al-Rifai mengatakan langkah-langkah terbaru ini merupakan bagian dari kebijakan jangka panjang untuk menekan lembaga-lembaga pendidikan Palestina, termasuk melalui pendanaan sekolah dan persyaratan yang dikenakan pada administrasi.

Menargetkan Kesadaran, Ingatan, dan Identitas

Pemerintah Provinsi Yerusalem memperingatkan masalah ini jauh melampaui buku teks yang digunakan anak-anak Palestina.

Al-Rifai mengatakan kontrol Israel atas pendidikan berupaya mengganti kurikulum Palestina dengan narasi Israel sambil meminggirkan elemen-elemen sentral sejarah Palestina dan ingatan kolektif, termasuk Nakba, tahanan Palestina, dan Yerusalem itu sendiri.Ia berpendapat pendidikan tetap menjadi salah satu cara utama bagi warga Palestina di Yerusalem untuk melestarikan identitas nasional dan budaya mereka.

Oleh karena itu, pengendalian kurikulum dan pembentukan kesadaran siswa, katanya, merupakan bagian dari kebijakan Israel yang lebih luas yang bertujuan mencaplok dan men-Yahudikan Yerusalem yang diduduki dan menghapus karakter Arab Palestina-nya.

“Kepatuhan warga Yerusalem terhadap kurikulum Palestina bukan hanya tentang buku teks sekolah,” kata al-Rifai, menggambarkannya sebagai pembelaan terhadap “ingatan, identitas, sejarah, dan narasi nasional.”

Pemerintah provinsi juga menunjuk pada tindakan Israel terhadap fasilitas pendidikan UNRWA. Otoritas pendudukan Israel telah merebut dua kompleks pendidikan UNRWA yang melayani warga Palestina di Shuafat dan Kafr Aqab.

Menurut pemerintah provinsi, otoritas Israel bermaksud membuka 14 kelas sekolah menengah, satu sekolah dasar, dan lima taman kanak-kanak di kompleks Shuafat, sementara satu sekolah menengah putra direncanakan untuk fasilitas Kafr Aqab.

Al-Rifai mengatakan langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk merestrukturisasi lingkungan pendidikan Yerusalem sesuai dengan kebijakan Israel.Tekanan terhadap sekolah-sekolah juga beroperasi bersamaan dengan langkah-langkah fisik yang memisahkan komunitas Palestina dari Yerusalem, termasuk tembok pemisah dan pos pemeriksaan Israel, yang telah mengisolasi puluhan ribu warga Palestina Yerusalem dari pusat kota dan lembaga-lembaganya.

Pemerintah Provinsi Menyerukan Intervensi Internasional

Pemerintah Provinsi Yerusalem mengatakan memaksakan kurikulum kekuatan pendudukan kepada warga Palestina di kota yang diduduki melanggar hukum humaniter internasional.

Al-Rifai secara khusus menunjuk pada kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat, termasuk perlindungan bagi anak-anak dan keberlanjutan lembaga pendidikan.

Ia memperingatkan menggunakan pendidikan untuk memaksakan narasi politik dan merusak identitas penduduk yang diduduki tidak sesuai dengan kewajiban tersebut.Gubernur tersebut menyerukan kepada UNESCO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional lainnya untuk segera turun tangan guna melindungi lembaga pendidikan Palestina dan hak warga Palestina atas pendidikan, serta identitas budaya dan sejarah Yerusalem.

Al-Rifai juga mendesak komunitas internasional untuk tidak menganggap tindakan Israel di Yerusalem yang diduduki sebagai fait accompli atau masalah administratif internal Israel.

Ia memperingatkan perluasan kurikulum Israel yang berkelanjutan mengancam generasi Palestina di masa depan dan memori kolektif kota tersebut.

Pendidikan, demikian kesimpulan al-Rifai, akan tetap menjadi salah satu "garis pertahanan" utama yang melindungi identitas Palestina di Yerusalem dan hak-haknya.

Baca juga: Pemilu Israel: Partai Smotrich Gagal Capai Ambang Batas Parlemen, Eisenkot Lampaui Netanyahu