Iran Sangkal Terima Undangan Gabung Pakta Pertahanan Mekkah

Iran membantah laporan mereka telah diundang untuk bergabung dengan pakta pertahanan Mekkah yang beranggotakan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Meski demikian, Iran mengonfirmasi adanya usulan pembicaraan dengan ketiga negara tersebut mengenai keamanan kawasan.

Klarifikasi ini muncul setelah Mehdi Rahimi, kepala kantor berita parlemen Iran Khaneh Mellat, mengatakan kepada Al Mayadeen pada hari Sabtu bahwa Teheran telah menerima undangan untuk menjadi anggota pakta Mekkah dan sedang mempertimbangkannya.

Namun, pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menepis klaim tersebut dengan menyatakan tidak ada undangan resmi yang diterima Teheran.

Pada saat yang sama, ia menyebutkan diskusi dengan anggota pakta mengenai keamanan kawasan yang lebih luas telah diusulkan dan sedang dalam tahap pertimbangan.

Ketiga negara pendiri pakta tersebut sebelumnya telah berulang kali menyatakan aliansi ini pada akhirnya dapat diperluas untuk mencakup negara-negara kawasan lainnya, dengan Mesir disebut-sebut secara terbuka sebagai kandidat potensial. Pakistan juga menyatakan tidak keberatan jika Iran bergabung.

Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah, yang ditandatangani pada 7 Agustus, menyatukan Turki—yang memiliki salah satu kekuatan militer terbesar di NATO dan industri pertahanan yang berkembang pesat—dengan Arab Saudi—yang memiliki sumber daya keuangan sangat besar serta ambisi membentuk tatanan politik Arab—dan Pakistan, negara bersenjata nuklir dengan salah satu kekuatan militer terbesar di dunia Muslim.

Pakta tersebut menetapkan serangan bersenjata terhadap salah satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiga anggota.

Pakta juga menyerukan koordinasi militer yang lebih erat, latihan bersama, dan kerja sama industri pertahanan.

Teheran awalnya menyatakan "tidak ada alasan untuk khawatir" terkait perjanjian tersebut. Juru bicara Baghaei mencatat pembentukan pakta itu mencerminkan keinginan yang tumbuh di kalangan negara-negara kawasan untuk mengembangkan mekanisme keamanan mereka sendiri.Beberapa pengamat menjuluki kelompok baru ini sebagai "NATO Islam," meskipun para ahli memperingatkan agar tidak menganggapnya sebagai blok militer yang utuh.

Ketua Gulf Research Center, Abdulaziz Sager, mengatakan pakta tersebut dapat memperkuat bobot diplomatik dan pertahanan gabungan para anggotanya serta berkontribusi pada sistem keamanan yang lebih digerakkan kawasan itu sendiri.

Sementara itu, Israel menanggapi pakta tersebut dengan kekhawatiran, karena menilai blok yang dibangun dengan poros Arab Saudi, Turki, dan Pakistan (yang memiliki senjata nuklir) dapat muncul sebagai penyeimbang bagi dominasi militer Israel sendiri di kawasan tersebut.

Namun, anggota pakta Mekkah menegaskan perjanjian tersebut bersifat defensif, terbuka bagi negara-negara lain di kawasan itu, dan tidak ditujukan untuk melawan negara mana pun.

Baca juga: Tetap Jadi Sekutu Sejati Iran, Sanksi AS kepada China Tak Akan Terwujud