Demo Besar Guncang Yordania, Tuntut Diakhirinya Perjanjian Damai dengan Israel
Demo besar mengguncang Ibu Kota Yordania; Amman, pada hari kelima, Kamis. Ribuan demonstran bergerak ke dekat Kedutaan Besar Israel, menuntut diakhirinya perjanjian damai kedua negara.
Para pengunjuk rasa di lingkungan kaya di Amman membawa bendera Palestina dan mendesak pemerintah menutup Kedutaan Zionis Israel.
Tidak ada kedutaan Zionis di tanah Yordania, teriak para demonstran, sebagaimana dilansir dari Al Arabiya , Jumat (29/3/2024).
Kedua negara terikat perjanjian damai tahun 1994, sebuah pakta yang menormalisasi hubungan Yordania dengan Israel.
Para demonstran ramai-ramai membawa poster bertuliskan Amman-Gaza satu takdir. Ada juga yang membawa poster yang menggambarkan juru bicara militer Hamas, Abu Ubaidahyang telah menjadi pahlawan rakyat bagi banyak orang di dunia Arab.
Kompleks Kedutaan Besar Israel, tempat para pengunjuk rasa berkumpul selama lima hari berturut-turut, telah lama menjadi titik konflik ketika kekerasan meningkat antara warga Palestina dan Israel.
Keamanan diperketat pada hari Kamis, yang bertujuan untuk membatasi jumlah pengunjuk rasa.
Unjuk rasa pada Kamis berjalan dengan damai, tidak seperti awal pekan ini ketika polisi antihuru-hara menembakkan gas air mata dan memukul pengunjuk rasa dengan tongkat untuk mencegah mereka menyerbu Kedutaan Zionis.
Namun ratusan pengunjuk rasa menentang perintah polisi untuk membubarkan diri dan turun ke jalan dengan mengatakan mereka akan tetap berada di sana hingga Jumat dini hari.
Pihak berwenang di Yordania telah meningkatkan penangkapan dan penindasan terhadap para demonstran dalam kampanye selama berbulan-bulan yang dikecam oleh kelompok hak asasi manusia internasional; Amnesty International dan Human Rights Watch, karena membatasi kebebasan berekspresi.
Kemarahan meningkat di kalangan warga Yordania, yang banyak di antaranya berasal dari Palestina, atas kampanye pengeboman Israel yang tiada henti di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil.
Pengeboman brutal militer Zionis ini dimulai sejak 7 Oktober 2023 untuk merespons serangan Hamas ke Israel selatan yang diklaim rezim Zionis menewaskan lebih dari 1.200 orang dan ratusan lainnya disandera.
Pihak berwenang di Yordania mengatakan protes damai diperbolehkan tetapi mereka tidak akan mentoleransi segala upaya untuk mengeksploitasi kemarahan terhadap Israel untuk menciptakan kekacauan atau upaya untuk mencapai zona perbatasan dengan Israel ataupun Tepi Barat yang diduduki Zionis.
Perjanjian perdamaian Yordania dengan Israel sangat tidak populer di kalangan warga setempat yang menganggap normalisasi sebagai pengkhianatan terhadap hak-hak warga Palestina.
