Prabowo Sebut Indonesia Swasembada Pangan, Begini Tanggapan Pakar IPB

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan secara penuh. Pakar Pangan dan Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas, buka suara terkait klaim tersebut.

Menurut dia, berdasarkan analisis data impor riil, tingkat ketergantungan terhadap pasokan pangan luar negeri justru menunjukkan tren yang terus membumbung tinggi.

Menurut catatan yang dihimpun Dwi, indikator ketergantungan ini terlihat jelas dari data impor 12 komoditas pangan utama nasional yang memiliki volume masuk di atas 100.000 ton per tahun. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, kacang tanah, daging sapi, kentang, bawang bombai, dan susu.

Pada 2008, total impor komoditas utama ini tercatat sebesar 8,3 juta ton, kemudian melonjak menjadi 22,6 juta ton pada 2014, hingga mencapai puncaknya sebesar 34,4 juta ton pada 2024. Meskipun sempat turun ke angka 27,7 juta ton pada 2025 berkat upaya pemerintah, angka impor tersebut dinilai masih tergolong sangat tinggi.

Dwi memaparkan soal volume impor untuk 12 komoditas pangan utama nasional terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Ia menilai tingginya ketergantungan ini membuat narasi mengenai tercapainya ketahanan pangan mandiri secara menyeluruh menjadi tidak realistis.

"Kalau kita bicara terkait swasembada pangan, tahun 2024 saja kita mengimpor 12 komoditas utama hingga 34,4 juta ton, jumlah yang bahkan lebih tinggi daripada total produksi beras nasional. Sehingga, ya agak susah kita menyampaikan bahwa kita sudah mencapai swasembada pangan," kata Dwi dalam acara diskusi yang disiarkan YouTube Core Indonesia, yang merespons pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di gedung DPR/MPR RI, Jumat (14/8/2026).

Sebelumnya, Prabowo mengatakan, selama 21 bulan memerintah, terdapat 121 kebijakan transformatif yang telah dihasilkan. Salah satunya yakni mendorong swasembada pangan yang tercapai lebih cepat dari perkiraan awal.

Prabowo menyebut, Indonesia saat ini sudah swasembada beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, telur ayam, daging ayam, dan gula konsumsi. Ke depan, dia menargetkan dapat mencapai swasembada untuk komoditas bawang putih, kedelai, daging sapi, dan daging kerbau.

"Karena kebijakan-kebijakan dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam empat tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu satu tahun," katanya.

Keraguan terhadap klaim kemandirian pangan ini juga tertuju pada delapan komoditas yang sering dinyatakan telah swasembada oleh pemerintah. Dwi meluruskan bahwa komoditas seperti bawang merah memang sudah sejak lama mencapai swasembada secara alami.

Sementara untuk komoditas telur dan ayam, produksi lokal memang telah mencukupi kebutuhan, namun fondasi produksinya dinilai masih rapuh karena besarnya ketergantungan impor di sektor hulu.

Meskipun pemerintah mengklaim keberhasilan pada delapan komoditas tertentu, Dwi menegaskan komoditas tersebut sebenarnya sudah mandiri sejak lama. Selain itu, sektor peternakan seperti ayam dan telur dinilai belum sepenuhnya mandiri karena masih bergantung pada pasokan impor dari hulu.

"Telur dan ayam memang produksinya sudah mencukupi, tetapi seratus persen pakan dan grandparent stock-nya masih kita impor, bahkan bahan pakan menyumbang sekitar lima puluh persen dari luar negeri," kata dia.

Sementara itu, perbaikan data sempat terlihat pada komoditas beras, di mana impor menyusut dari 4,5 juta ton pada 2024 menjadi 0,45 juta ton pada 2025. Namun, Dwi menjelaskan bahwa beras yang diimpor tersebut didominasi oleh beras khusus seperti jenis Japonica untuk kebutuhan restoran asing serta menir.

Saat ini, pemerintah tengah berupaya menekan masuknya menir agar kebutuhan industri dapat sepenuhnya dipenuhi dari dalam negeri.

Kekhawatiran akan peningkatan impor kembali menguat melihat realisasi semester pertama 2026. Data Januari hingga Juni 2026 menunjukkan volume impor 12 komoditas utama telah mencapai 14,7 juta ton, meningkat dari periode yang sama di 2025 yang tercatat sebesar 13,1 juta ton.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara akumulatif, angka impor pangan nasional berpotensi kembali melonjak hingga akhir tahun 2026.

Belum mampu sepenuhnya Indonesia mencapai kemandirian pangan ini juga tecermin dari program swasembada bawang putih yang dicanangkan sejak 2017. Kebijakan mewajibkan importir menanam lima persen dari kuota impor tersebut terbukti tidak berjalan efektif di lapangan.

"Bawang putih membutuhkan lahan di atas ketinggian delapan ratus meter yang harus berebut dengan komoditas bernilai tinggi seperti kentang dan cabai, belum lagi biaya produksi lokal mencapai dua puluh satu ribu rupiah per kilogram sedangkan harga impor hanya delapan ribu rupiah," papar Dwi.

Dwi menambahkan, ketidakmampuan bersaing ini membuat impor bawang putih terus meroket, dari 450 ribu ton pada 2014 menjadi 660 ribu ton pada 2021. Pola ketergantungan serupa juga menjangkiti sektor daging sapi dan kerbau, di mana sekitar 50 persen kebutuhan nasional atau setara 300 ribu hingga 400 ribu ton per tahun harus didatangkan dari luar negeri.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri, Indonesia dinilai membutuhkan ketersediaan lahan peternakan yang jauh lebih luas.

Hambatan serupa juga ditemui pada sektor peternakan sapi potong yang hingga kini masih mengandalkan pasokan impor hingga lima puluh persen dari total kebutuhan. Harga daging lokal sulit bersaing karena metode pemeliharaan di dalam negeri membutuhkan biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara pengekspor.

"Di Australia dan Selandia Baru, memelihara sapi itu hanya dilepas di lahan luas dengan pakan rumput gratis, sehingga harga daging impor jauh lebih murah dibanding memelihara sapi dengan sistem feedlot di Indonesia," tutur Dwi. (Febrina Ratna Iskana)