Kredit Program Perumahan Tembus Rp29,18 Triliun, Jateng Jadi Penerima Terbesar

JAKARTA, iNews.id - Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencapai Rp29,18 triliun hingga 31 Oktober 2026. Realisasi tersebut setara 70,04 persen dari target penyaluran sebesar Rp41,66 triliun dan telah menjangkau 119.791 debitur.

"Berdasarkan data kinerja penyaluran KPP per 31 Oktober 2026, pembiayaan terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni sisi permintaan rumah dan sisi penyediaan rumah. Pembiayaan sisi permintaan rumah mencapai Rp19,14 triliun dengan 115.671 debitur. Sementara itu, pembiayaan sisi penyediaan rumah mencapai Rp10,04 triliun dengan 4.120 debitur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (13/11/2026).

Menurut Maruarar, capaian itu memperlihatkan posisi strategis KPP dalam memperluas akses pembiayaan sektor perumahan, baik bagi warga yang membutuhkan hunian layak maupun pelaku usaha di ekosistem pembangunan perumahan nasional.

Pada sisi permintaan, fasilitas kredit membantu warga mengakses hunian sesuai kebutuhan tempat tinggal. Sementara itu, pada sisi penyediaan, pembiayaan difokuskan untuk menopang kegiatan bisnis ekosistem perumahan, termasuk pengembangan dan penyediaan hunian.

KPP pun berperan sebagai instrumen penting yang mempertemukan kebutuhan rumah masyarakat dengan kapasitas pelaku usaha dalam menghadirkan hunian layak dan terjangkau.

Dilihat dari sebaran wilayah, Pulau Jawa masih menyerap porsi KPP terbesar, yakni Rp18,48 triliun untuk 86.333 debitur. Urutan berikutnya ditempati Sumatera dengan nilai penyaluran Rp4,10 triliun bagi 14.429 debitur, disusul Sulawesi sebesar Rp2,45 triliun dengan 6.850 debitur.

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara membukukan Rp1,83 triliun untuk 4.936 debitur, sedangkan Maluku dan Papua mencatatkan serapan Rp405,08 miliar bagi 1.015 debitur. Data tersebut menunjukkan jangkauan KPP telah merambah berbagai daerah di Tanah Air, meski penyalurannya masih terkonsentrasi di Jawa.

Pemerataan akses kredit pun menjadi fokus penting ke depan agar manfaat program perumahan dapat dinikmati lebih merata oleh masyarakat dan pelaku usaha di daerah lain.

Di tingkat provinsi, lima daerah mencatat realisasi KPP tertinggi secara nasional. Jawa Tengah berada di posisi pertama dengan nilai sekitar Rp6,62 triliun, diikuti Jawa Timur sekitar Rp4,78 triliun dan Jawa Barat Rp4,59 triliun. Dua peringkat berikutnya ditempati Sulawesi Selatan dengan penyaluran sekitar Rp1,36 triliun serta Bali sekitar Rp1,08 triliun.

Besarnya penyaluran kredit di kelima provinsi tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan sekaligus aktivitas pembiayaan perumahan di daerah. Pembiayaan tersebut juga berpeluang memberikan efek berganda bagi perekonomian, mulai dari pengadaan bahan bangunan hingga jasa konstruksi dan pengembangan perumahan.

Dari sisi lembaga penyalur, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatat penyaluran tertinggi sekitar Rp13,34 triliun kepada 89.176 debitur. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menempati posisi kedua dengan nilai sekitar Rp6,50 triliun untuk 9.955 debitur. Di bawahnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengucurkan sekitar Rp2,70 triliun bagi 3.729 debitur, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyalurkan sekitar Rp2,40 triliun kepada 7.695 debitur.

Kinerja tersebut menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara pemerintah dan perbankan untuk memperluas jangkauan pembiayaan perumahan. Dukungan perbankan dibutuhkan agar warga maupun pelaku usaha dapat memperoleh fasilitas kredit sesuai kebutuhan dan ketentuan program.

Tidak hanya membuka akses bagi masyarakat, dukungan terhadap pelaku usaha sektor perumahan juga penting untuk menjaga kelangsungan rantai pasok pembangunan hunian. Keterlibatan pengembang, pedagang bahan bangunan, dan penyedia jasa konstruksi dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat kapasitas pasokan rumah.

Kementerian PKP pun berkomitmen terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan agar semakin inklusif dan tepat sasaran. Ketersediaan akses pembiayaan yang memadai diharapkan memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan hunian serta membuka peluang pertumbuhan bagi pelaku usaha.

Capaian hingga akhir Oktober 2026 menjadi modal untuk melanjutkan perluasan akses kredit perumahan. Dengan realisasi mencapai 70,04 persen dari target, sinergi berkelanjutan antara pemerintah, perbankan, regulator, dan pelaku usaha tetap diperlukan guna mengoptimalkan penyaluran hingga akhir tahun.

"Melalui pembiayaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, program ini diharapkan dapat memperkuat sektor perumahan nasional, mendorong aktivitas ekonomi, serta mendukung terwujudnya hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," katanya.