Komdigi Siap Buka-bukaan Data soal Dugaan Pembatasan Konten Kritik Karhutla di Medsos

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan siap membuka data penanganan konten media sosial yang diduga mengalami pembatasan hingga penghapusan (take down). Langkah ini menyusul temuan Remotivi dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) terkait peningkatan moderasi terhadap konten kritis, termasuk unggahan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini menilai, pemantauan yang dilakukan Remotivi dan SAFEnet merupakan bagian dari praktik demokrasi. 

Dia juga mengapresiasi peran kedua organisasi masyarakat sipil tersebut dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dan kinerja lembaga negara.

"Namun demikian, ini data yang mereka sampaikan itu kami siap untuk buka," ujar Mediodecci dalam konferensi pers di kantor Komdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Mediodecci meminta Remotivi dan SAFEnet menyerahkan hasil pemantauan mereka agar bisa dibandingkan dengan dokumentasi yang dimiliki Komdigi. Menurutnya, pencocokan diperlukan untuk menguji validitas laporan, baik dari sisi jumlah maupun rincian konten yang disebut mengalami pembatasan.

"Artinya, kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan aja," tuturnya.

Sebelumnya, laporan SAFEnet dan Remotivi mengungkap adanya peningkatan jumlah konten media sosial yang mengalami moderasi. Hingga 8 November 2026, kedua lembaga tersebut mencatat sebanyak 127 konten telah dikenai tindakan moderasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 94 konten atau sekitar 74 persen dimoderasi berdasarkan permintaan Komdigi. Angka ini meningkat dibandingkan periode pemantauan sebelumnya yang mencatat 66 permintaan moderasi.

Kedua lembaga juga menyoroti konten terkait protes masyarakat terhadap lambannya penanganan karhutla oleh pemerintah yang turut terkena moderasi.

"Dalam data pemantauan, 13 konten bertopik karhutla terkena moderasi, sebagian di antaranya pada pertengahan Oktober 2026, ketika kabut asap menyelimuti Kalimantan," ungkap SAFEnet dalam keterangan resminya, Kamis (12/11/2026).

Menindaklanjuti temuan tersebut, SAFEnet dan Remotivi berencana menggelar uji publik bersama Komdigi pada Selasa (17/11/2026). Kedua organisasi itu mengajak kementerian untuk membahas hasil pemantauan sekaligus mengklarifikasi temuan moderasi konten tersebut.

Menanggapi angka 74 persen dalam laporan itu, Mediodecci menjelaskan persentase tersebut merujuk pada 94 konten dari total 127 kasus moderasi yang dicatat kedua organisasi. Dia menilai angka tersebut perlu dibaca secara utuh dengan mempertimbangkan konteks dan sumber data yang digunakan.

"Kan yang keluar adalah 74 persen. Jadi, yang keluar itu kan angkanya adalah 74 persen penurunan konten kritik itu diajukan oleh Komdigi. Nah, ini perlu dilihat bahwa perlu dibaca secara utuh karena ternyata 74 persen itu adalah 94 dari 127 kasus yang mereka terima dan kelola," ujar Mediodecci.

Dia mengaku belum menemukan 94 konten yang dimaksud dalam laporan tersebut berdasarkan pencatatan internal Komdigi. Penelusuran berdasarkan periode pemantauan juga belum menunjukkan kesesuaian jumlah kasus dengan temuan kedua organisasi.

"Dan bahkan 94 itu sendiri kami belum tahu itu yang mana. Kita coba cek secara periode aja angkanya nggak ketemu. Artinya, angka yang ditengahni KomDigi bisa jadi lebih besar daripada itu," ucap dia.

Untuk menyelesaikan perbedaan temuan tersebut, Mediodecci mengusulkan pertemuan langsung antara Komdigi, Remotivi, dan SAFEnet. 

Dia memastikan kementeriannya terbuka untuk berdialog dan mencocokkan data, termasuk jika ditemukan persoalan dalam mekanisme moderasi yang dilakukan Komdigi.

"​Jadi, terbuka untuk melakukan dialog, kita buka saja datanya, kami siap juga mencocokkan kalau memang itu ada problem di dalam mekanisme yang dilakukan Komdigi," kata dia.