KPK Periksa ASN BNPB, Dalami Pengadaan Bersumber dari Dana Siap Pakai

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (13/11/2026).

Dalam pemeriksaan tersebut, KPK memanggil dua Aparatur Sipil Negara (ASN) BNPB, yakni Donny Immanuel dan Tri Hartatiningsih. Selain itu, penyidik juga memeriksa seorang pensiunan ASN BNPB bernama Ibnu Asur.

"Semua saksi hadir," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Budi menambahkan, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB.

"Dalam pemeriksaan ini, para saksi didalami penyidik seputar pengetahuannya mengenai proses pengadaan dengan anggaran yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB," ujar Budi.

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana di lingkungan BNPB terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pejabat BNPB dan pihak swasta terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka yakni Tenaga Ahli Kepala BNPB Bima Setiawan, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gabriel Purwaka Sigit, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta Syifa Nrika Ghifarin dari pihak swasta.

Dalam penyidikan perkara ini, KPK menduga terdapat dua klaster tindak pidana, yakni penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan dan penggunaan dana serta dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa.

KPK juga mendalami dugaan konflik kepentingan lantaran sejumlah penyedia yang bermitra dengan BNPB pada periode 2024–2026 diduga terafiliasi dengan Bima Setiawan, adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, emas, tabungan emas, dan aset kripto dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar. 

Selain itu, KPK menggeledah kantor BNPB serta sejumlah lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi untuk mencari dokumen, barang bukti elektronik, serta aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.