Kemenkeu Pastikan Anggaran untuk Gaji 158.000 CPNS Tersedia, Seleksi Berlangsung hingga 2027

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan anggaran untuk menggaji 158.000 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah tersedia. Anggaran ini disiapkan seiring rencana pemerintah membuka kembali seleksi penerimaan aparatur sipil negara (ASN).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto mengatakan, rencana pembukaan formasi sekitar 158.000 CPNS terutama ditujukan untuk menggantikan pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun. Karena itu, anggaran untuk kebutuhan penggajian para calon pegawai tersebut telah diperhitungkan dalam belanja negara.

"158 ribu itu terutama untuk menggantikan jumlah PNS yang pensiun sebenarnya, sehingga sebenarnya dari segi anggaran untuk penggajian sudah tersedia," ucap Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Sudarto menambahkan, tahapan pengumuman dan proses awal rekrutmen akan dimulai pada akhir 2026. Sementara itu, rangkaian seleksi diproyeksikan berlangsung hingga semester I-2027.

Berdasarkan jadwal yang dihimpun, pendaftaran seleksi CPNS direncanakan mulai dibuka pada pekan keempat November 2026.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) disebut akan mengumumkan rincian tahapan seleksi beserta daftar formasi sekitar 20 November 2026. Pengumuman tersebut menunggu penetapan data formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta kementerian dan lembaga terkait.

Dalam rekrutmen kali ini, pemerintah memprioritaskan sejumlah formasi untuk mendukung pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Kebutuhan tersebut antara lain tenaga untuk sekolah terintegrasi, Sekolah Unggulan Garuda, polisi hutan, hingga satuan pengendalian kebakaran hutan Manggala Agni.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan pemerintah masih memfinalisasi penghitungan jumlah formasi yang akan dibuka pada periode ini.

"Yang dibuka mungkin kita sedang menghitung ulang lagi, mungkin sekitar 150 ribuan," ujar Rini saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).