Karhutla di Merauke Papua Selatan, BNPB Temukan Titik Api Dominan di Area Konsesi Sawit

Karhutla di Merauke Papua Selatan, BNPB Temukan Titik Api Dominan di Area Konsesi Sawit

JAKARTA, iNews.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti tingginya kemunculan titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area konsesi perkebunan kelapa sawit swasta di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Berdasarkan pemantauan selama tiga hari terakhir, wilayah konsesi tersebut menjadi salah satu lokasi dengan kemunculan titik api paling dominan.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengatakan, temuan tersebut diperoleh melalui pemantauan udara dan sistem digital. BNPB kini berupaya memastikan seluruh titik api yang terdeteksi segera diverifikasi dan ditangani petugas di lapangan.

“Wilayah-wilayah seperti Okaba dan beberapa wilayah lainnya di Merauke memang memiliki titik api. Namun, dari hasil pemantauan selama tiga hari terakhir, titik api paling banyak terlihat di wilayah konsesi perusahaan itu,” ujar Kristomei dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/10/2026).

Untuk mempercepat penanganan, BNPB mengoptimalkan penggunaan drone dan sistem pemantauan digital. Teknologi tersebut memungkinkan petugas mengetahui posisi titik api sekaligus mengidentifikasi status penguasaan lahan, termasuk apakah lokasi kebakaran berada di kawasan konsesi perusahaan atau hutan.

“Sekarang kita mempunyai sistem yang bisa melihat langsung ke titiknya. Lahan-lahan konsesi atau hutan itu milik siapa, bisa kita lihat hari ini,” katanya.

Kristomei meminta BPBD dan aparatur kewilayahan segera menindaklanjuti setiap informasi titik api yang terdeteksi. Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, serta aparat penegak hukum juga perlu diperkuat agar pemeriksaan dan pemadaman dapat dilakukan secepat mungkin.

Menurutnya, kecepatan respons menjadi kunci mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran besar. Karena itu, informasi dari sistem pemantauan harus segera diteruskan kepada petugas pemadam maupun aparat di wilayah terkait.

“Ketika ada pemunculan titik api di layar pemantauan, langsung diinformasikan kepada TNI-Polri maupun petugas pemadam di wilayah untuk mengecek apakah benar ada titik api di lokasi tersebut. Cara seperti ini cukup efektif. Ketika api belum besar, sudah bisa dipadamkan oleh petugas maupun masyarakat yang ada di wilayah,” jelas Kristomei.

Selain pemantauan dan pemadaman, BNPB juga mengevaluasi kebutuhan dukungan operasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), termasuk melalui operasi modifikasi cuaca (OMC).

Kristomei mengatakan, kondisi tanah dan lingkungan setiap daerah berbeda sehingga strategi penanganan karhutla harus disesuaikan. Khusus Papua Selatan, BNPB masih mempelajari karakteristik lahan untuk menentukan metode penanganan yang tepat.

Penggunaan natrium klorida (NaCl) dalam OMC tetap menjadi salah satu opsi. Selain itu, BNPB juga mengkaji kemungkinan penggunaan es kering (dry ice) atau metode lain sesuai kondisi atmosfer dan kebutuhan operasi.

“Kami datang ke sini untuk melihat dan mendata apa lagi yang bisa dilakukan di lapangan, sehingga kebakaran di kawasan perkebunan maupun wilayah lainnya bisa terus ditekan dan segera dipadamkan. Curah hujan masih terbatas, sehingga kita perlu melihat langkah tambahan yang bisa dilakukan, apakah melalui operasi modifikasi cuaca dengan NaCl, dry ice, atau metode lain yang sesuai,” ujar Kristomei.

Dia menambahkan, ada empat provinsi yang menjadi perhatian BNPB dalam penanganan karhutla, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Papua Selatan. Pemantauan langsung dilakukan untuk mengevaluasi penanganan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat.

“Kita melihat apa yang sudah dikerjakan di Papua Selatan ini agar dampaknya tidak meluas dan berlangsung lebih panjang. Setiap wilayah memiliki karakteristik tanah dan kondisi yang berbeda, sehingga penanganannya juga harus disesuaikan,” ucapnya.

Kristomei menegaskan, penanganan bencana tetap mengutamakan kemampuan pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat sesuai kebutuhan. Jika kapasitas daerah tidak mencukupi, BNPB akan mengupayakan bantuan tambahan agar penanganan karhutla berjalan optimal.

“Penanganan tetap dilakukan oleh daerah terlebih dahulu. Apa yang bisa dikerjakan daerah harus dioptimalkan. Namun, apabila ada hal yang tidak bisa ditangani dan membutuhkan bantuan pusat, kami akan mencarikan dan memberikan dukungan yang diperlukan,” ujarnya.