Polandia Tegang: Gedung Mahkamah Konstitusi Dikepung, PM Tusk Dituding Lancarkan Kudeta

WARSAWA — Polandia diwarnai ketegangan pada Jumat (30/10/2026) malam saat polisi antihuru-hara mengepung gedung Mahkamah Konstitusi di ibu kota Warsawa. Pengepungan ini merupakan puncak ketegangan antara presiden sayap kanan yang skeptis terhadap Uni Eropa dan pemerintah pro-Uni Eropa yang berebut kendali atas mahkamah tertinggi tersebut.

Polisi dikerahkan setelah muncul pengumuman di situs web mahkamah yang menyatakan bahwa ketuanya, Bogdan Swieczkowski, dan wakil ketuanya, Bartlomiej Sochanski, telah diberhentikan sementara dari tugas mereka. Profil keduanya dilaporkan telah dihapus dari situs web tersebut.

Tak lama kemudian, akun X resmi mahkamah menyatakan bahwa situs web mereka telah mengalami "pengambilalihan secara ilegal" dan menegaskan bahwa kedua pejabat tersebut tetap menduduki jabatan mereka.

"Semua pihak yang terlibat dalam tindakan ini telah melakukan tindak pidana kudeta," tulis akun tersebut, sebagaimana dilansir RT.

Anna Korwin-Piotrowska, sosok yang memerintahkan pemberhentian sementara tersebut, mengambil alih peran sebagai pelaksana tugas ketua mahkamah dengan alasan senioritasnya sebagai hakim. Namun, pimpinan mahkamah yang ada saat ini menyanggah kewenangannya dan bersikeras bahwa Swieczkowski tetap menjabat sebagai ketua.

Para pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung mahkamah untuk mengecam apa yang mereka sebut sebagai serangan terhadap mahkamah oleh Perdana Menteri Donald Tusk.

“Kami sangat sedih karena Donald Tusk membawa kita mundur beberapa dekade, menjadikan kita negara kelas dua,” ujar Patryk Jaki, anggota Parlemen Eropa dari partai Hukum dan Keadilan (PiS).

“Mengapa Donald Tusk melakukan ini? Alasan utamanya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hukum Polandia lebih diutamakan daripada hukum Eropa,” tambahnya, sebagaimana dilaporkan oleh Onet.

Menurut Kantor Berita Polandia, PAP, Swieczkowski memasuki area mahkamah setelah para pendukungnya memotong kunci gerbang menggunakan gergaji mesin. Ia kemudian meninggalkan lokasi tersebut dan menyerukan agar situasi tetap tenang.

Sementara itu, pihak kepolisian memasang barikade pengamanan tambahan di luar gedung pengadilan. Tiga orang ditahan karena memanjat pagar.

Pihak kepolisian menyatakan telah mengerahkan personel menyusul permintaan dari jaksa agung dan Korwin-Piotrowska. Permintaan tersebut didasari oleh potensi ancaman terhadap para hakim dan staf, serta risiko terjadinya gangguan ketertiban umum. Polisi membantah telah memasuki gedung pengadilan dan menegaskan bahwa operasi mereka hanya terbatas di area lingkungan gedung dan kawasan publik di sekitarnya.

Tusk membela langkah yang ia sebut sebagai upaya untuk memulihkan supremasi hukum setelah pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh partai konservatif PiS. "Setelah bertahun-tahun tanpa kepastian hukum di bawah pemerintahan PiS, ini merupakan proses yang sulit, terkadang menyakitkan, dan menuntut tindakan tegas. Tidak ada cara lain," tulisnya di platform X.

Presiden Karol Nawrocki memangkas durasi kunjungan kerja ke Senegal dan memutar balik pesawatnya untuk kembali ke Polandia di tengah krisis yang kian memanas.

Setibanya di Warsawa, Nawrocki mengadakan pertemuan darurat dengan Zbigniew Kapinski, Ketua Mahkamah Agung Polandia. Kantor kepresidenan menyatakan bahwa ia juga akan bertemu dengan Swieczkowski. Mahkamah Konstitusi bertugas memutuskan apakah undang-undang selaras dengan Konstitusi, sementara Mahkamah Agung meninjau putusan pengadilan yang lebih rendah serta mengawasi sistem peradilan umum.

Mahkamah Konstitusi saat ini masih didominasi oleh para hakim yang ditunjuk oleh PiS sebelum Tusk berkuasa pada tahun 2023. Tusk terlibat dalam perselisihan berkepanjangan dengan Nawrocki dan PiS terkait penunjukan hakim. Nawrocki menolak mengambil sumpah jabatan lima hakim yang telah dipilih oleh parlemen, sementara pimpinan Mahkamah Konstitusi saat ini mempertanyakan wewenang mereka untuk menduduki jabatan tersebut.

Selama delapan tahun masa kekuasaan PiS, Uni Eropa berulang kali mengkritik reformasi peradilan yang dilakukan partai tersebut dengan menuduh bahwa langkah itu melemahkan independensi peradilan. PiS membela reformasi tersebut sebagai langkah yang diperlukan untuk memperkuat kedaulatan Polandia, seraya menuduh Brussels mencampuri urusan dalam negeri negara itu.

Dalam beberapa bulan terakhir, Nawrocki juga mengambil sikap yang lebih konfrontatif terhadap Ukraina. Ia menuntut agar Kyiv berhenti memberikan penghormatan kepada kelompok paramiliter nasionalis yang pernah bekerja sama dengan Jerman Nazi pada tahap awal invasi ke Uni Soviet, serta terlibat dalam pembantaian warga sipil Polandia di wilayah yang kini menjadi bagian dari Ukraina barat. Sebaliknya, Tusk mengambil pendekatan yang lebih akomodatif dengan menekankan pentingnya untuk terus mendukung Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia.