Akar Konflik Netanyahu dan Eks Bos Intelijen Israel hingga Berujung Gugatan

TEL AVIV, iNews.id - Perselisihan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala badan keamanan dalam negeri Shin Bet, Ronen Bar, akhirnya berujung ke pengadilan. Bar menggugat Netanyahu atas pencemaran nama baik, menyusul perseteruan mereka mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Akar konflik keduanya terletak pada perbedaan tajam mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan 1.221 orang di Israel tersebut. Netanyahu bersikeras serangan itu bisa dicegah jika Bar atau para pemimpin militer membangunkannya pada dini hari sebelum Hamas melancarkan operasi.

Namun, Bar membantah tudingan tersebut. Dalam dokumen gugatan setebal 134 halaman, dia menuduh Netanyahu menyebarkan kebohongan untuk melindungi dirinya sendiri dengan mengalihkan kesalahan kepada jajaran keamanan Israel, termasuk Shin Bet yang saat itu dipimpinnya.

Gugatan tersebut diajukan pada Rabu (14/10/2026), hanya beberapa pekan sebelum pemilihan umum (pemilu) parlemen Knesset. Bar menuntut ganti rugi sebesar 3 juta shekel atau sekitar Rp17,3 miliar atas pernyataan Netanyahu yang dinilainya telah merusak reputasi dirinya.

Dalam gugatannya, Bar justru menuding kebijakan Netanyahu selama beberapa tahun sebelumnya turut meningkatkan ancaman yang ditimbulkan Hamas di Jalur Gaza. Dengan demikian, perselisihan keduanya bukan sekadar persoalan kegagalan intelijen dalam mendeteksi serangan, melainkan juga menyangkut kebijakan pemerintah Israel sebelum tragedi tersebut terjadi.

Bar sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan kepala Shin Bet pada Juni 2025. Saat itu, dia mengakui sistem di badan intelijen tersebut telah runtuh dan gagal memberikan peringatan dini yang memadai untuk mencegah serangan Hamas.

Meski mengakui kegagalan institusinya, Bar menegaskan pengunduran dirinya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai kepala badan intelijen. Dia juga menyatakan telah memperingatkan Netanyahu sebelum serangan 7 Oktober 2023 mengenai potensi ancaman yang berkaitan dengan Hamas.

Menurut Bar, ketika muncul tanda-tanda kemungkinan serangan, dia menghubungi sekretaris militer perdana menteri. Dia mengaku tidak memiliki nomor telepon langsung Netanyahu sehingga menyampaikan informasi tersebut melalui pejabat itu.

Pernyataan Bar tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perselisihan mengenai apakah Netanyahu telah menerima peringatan sebelum serangan terjadi dan sejauh mana pemerintahannya bertanggung jawab atas kegagalan mengantisipasi serangan Hamas.

Serangan yang dilancarkan Hamas pada 7 Oktober 2023 itu dikenal sebagai Operasi Badai Al Aqsa. Dalam serangan tersebut, para pejuang Hamas memasuki wilayah Israel menggunakan sejumlah kendaraan, termasuk pikap, serta paralayang.

Serangan itu menewaskan 1.221 orang di Israel. Pemerintah Netanyahu kemudian melancarkan operasi militer besar-besaran ke Jalur Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 dan telah menewaskan lebih dari 74.300 orang, menurut data dalam laporan tersebut.

Gugatan Bar kini membawa perseteruan antara mantan pimpinan intelijen dan perdana menteri Israel ke ranah hukum. Di tengah mendekatnya pemilu Knesset, perkara tersebut kembali menyoroti pertanyaan mengenai tanggung jawab politik dan keamanan atas kegagalan Israel mengantisipasi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.