Demonstrasi Prancis Rusuh, Presiden Macron: Ada yang Ingin Bikin Kacau

PARIS, iNews.id - Presiden Prancis Emmanuel Macron menuding ada pihak yang sengaja menebar kekacauan di tengah demonstrasi rusuh yang melanda negaranya. Dia berjanji menuntut dan menghukum para pelaku kekerasan yang merusak fasilitas umum, menjarah toko, hingga bentrok dengan polisi.

Demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota di Prancis pada Sabtu (17/10/2026) itu diikuti ratusan ribu orang, termasuk pelajar dan mantan aktivis gerakan "rompi kuning". Aksi yang awalnya menyuarakan penolakan terhadap tingginya biaya hidup dan penurunan layanan publik tersebut berubah menjadi kerusuhan.

Macron menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan kelompok perusuh merusak institusi negara dan menghalangi masyarakat yang ingin menyampaikan tuntutan secara damai.

“Kita semua bersatu melawan para penebar kekacauan, yang hanya berusaha merusak institusi kita dan mencegah mereka yang secara damai menyampaikan tuntutan,” kata Macron dalam pernyataan di media sosial X, dikutip Minggu (18/10/2026).

Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu juga menegaskan pemerintah tidak akan tunduk pada intimidasi. Dia menuding kelompok sayap kiri ekstrem dan para pelaku kriminal memanfaatkan demonstrasi untuk melancarkan kekerasan, terutama menjelang pemilihan presiden (pilpres).

“Kepada mereka yang jelas-jelas ingin menggunakan kekerasan ini sebagai ‘pemanasan’ sebelum pemilihan presiden, saya sampaikan dengan tegas: Kami tidak akan membiarkan diri kami diintimidasi. Tidak seorang pun bisa memaksakan agenda politik mereka melalui kekerasan,” tulis Lecornu, di X.

Dia mengatakan, polisi telah menangkap sekitar 1.200 orang di seluruh Prancis. Sementara itu, jumlah peserta demonstrasi diperkirakan mencapai 550.000 orang. Namun, serikat pekerja CGT memperkirakan massa yang turun ke jalan mencapai 800.000 orang.

Kerusuhan Meluas, Gedung Publik Dibakar

Kerusuhan terjadi di sejumlah kota besar maupun kecil di Prancis. Kelompok-kelompok perusuh dilaporkan menargetkan gedung publik, merusak kendaraan, menyerang polisi, serta menjarah toko dan supermarket.

Di Limoges, balai kota dibakar. Sementara itu, di Marseille, demonstran berpakaian hitam menerobos masuk ke balai kota dan merusak bangunan dengan mencoretkan grafiti bernuansa anarkistis.

Di Lyon, massa membakar kantor pariwisata kota. Kerusakan juga terjadi di Paris, ketika sejumlah perusuh berusaha menerobos masuk ke gerai Galeries Lafayette.

Mereka juga menghancurkan bank, menjarah toko pakaian Lacoste, sejumlah butik lain, serta merampok gerai telepon seluler SFR. Sejumlah kendaraan turut dibakar dalam kerusuhan tersebut.

Di beberapa bagian Paris, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Banyak demonstran, terutama anak muda berpakaian hitam, mengenakan hoodie, masker, dan kacamata untuk melindungi diri dari gas air mata.

Meski demikian, para peserta aksi damai menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam kekerasan. Mereka justru menuding kelompok perusuh menunggangi demonstrasi untuk memicu bentrokan dan melakukan perusakan.

Biaya Hidup Mahal Jadi Pemicu

Di balik kerusuhan tersebut, tingginya biaya hidup dan memburuknya layanan publik menjadi pemicu utama kemarahan masyarakat. Para demonstran membawa spanduk berisi kritik terhadap pemerintah, polisi, Presiden Macron, serta kelompok orang kaya.

Seorang demonstran berusia 19 tahun bernama Lola mengatakan, masyarakat turun ke jalan karena semakin berat menghadapi tekanan ekonomi. Dia juga menyoroti persoalan pendidikan dan kekerasan terhadap pelajar yang berusaha menyampaikan aspirasi.

“Kami berjuang karena biaya hidup terlalu tinggi, karena harga bahan bakar terlalu mahal, karena siswa sekolah menengah diserang dan dilukai secara brutal di seluruh negeri hanya karena berusaha memprotes dan meminta lebih banyak guru dan kondisi belajar yang layak,” kata Lola.

Demonstrasi tersebut memperlihatkan besarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan pelayanan publik. Namun, aksi yang melibatkan ratusan ribu orang itu juga menghadirkan tantangan bagi pemerintah untuk memisahkan penyampaian aspirasi secara damai dari tindakan kriminal.

Gelombang demonstrasi menentang mahalnya biaya hidup juga terjadi di sejumlah negara Eropa lainnya pada hari yang sama, termasuk Belgia, Portugal, dan Italia. Sementara itu, Albania diguncang aksi massa yang menuntut pemberantasan korupsi, peningkatan lapangan kerja, dan perbaikan standar pendidikan.