Buntut OTT KPK, Wamen ATR Pastikan Pelayanan di Kantor BPN Bogor dan Tangerang Tak Terganggu

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan merespons operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor BPN Kabupaten Bogor dan kantor BPN Tangerang. Ossy memastikan, OTT tersebut tidak membuat pelayanan di dua kantor BPN itu terganggu.

"Alhamdulillah, tadi pagi juga kami melaksanakan pengecekan di Kantor Pertanahan Bogor dan juga Kota Tangerang, masih berjalan normal dan sesuai dengan prosedural sehari-harinya," kata Ossy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Oleh karena itu, dia menegaskan pelayanan terhadap masyarakat tetap diberikan secara maksimal.

"Itu yang ingin kami tekankan juga hari ini. Jangan sampai isu ini kemudian mengorbankan pelayanan publik kepada masyarakat yang baik, dan kami terus mengecek hal tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan beberapa wilayah lainnya pada Senin (14/9/2026). Dalam rangkaian operasi senyap tersebut, tim KPK menangkap 17 orang.

"Di mana dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 17 orang," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Mereka yang terjaring dalam operasi senyap ini di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri; Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung dan Kepala Kantah Tangerang Kota, Tardi.

Dia juga mengonfirmasi politisi Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, dan mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, turut terjaring dalam OTT. Selain itu, KPK menangkap Presiden Direktur (Presdir) PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.