UU Perampasan Aset Disahkan, Kejagung Singgung Buronan Kakap Riza Chalid hingga Jurist Tan
Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan tanggapan positif disahkannya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR pada Kamis 19 November 2026 lalu. Korps Adhyaksa menyinggung perburuan sejumlah buronan kelas kakap.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyebut, UU Perampasan Aset dapat memperkuat penegakkan hukum, terutama mengejar aset hasil kejahatan demi memulihkan kerugian negara atau korban.
Baca juga: UU Perampasan Aset Disahkan, Harta Koruptor hingga Penipu Bisa Dirampas untuk Dikembalikan ke Korban
"Kami menyambut baik dengan adanya pembentukan dan telah disahkannya UU Perampasan Aset dalam penguatan penegakan hukum, terutama dalam pemulihan aset. Ini baik buat negara ataupun korban," kata Anang saat dikonfirmasi, Sabtu (21/11/2026).
Anang menilai UU Perampasan Aset dapat memitigasi potensi kerugian yang lebih besar dalam suatu kejahatan."Tidak hanya mempidanakan orangnya, tetapi juga mengejar asetnya," ujar Anang.
Baca juga: Breaking News! UU Perampasan Aset Disahkan
Anang pun mencontohkan, para tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) karena terlibat dugaan tindak pidana korupsi. Mereka di antaranya Muhammad Riza Chalid (MCR), Jurist Tan, hingga AK yang terdeteksi berada di luar negeri
"Apalagi dengan adanya beberapa pelaku tindak pidana yang melarikan diri, baik di dalam negeri ataupun berada di luar negeri seperti MRC, Jurist Tan, AK, dan lain-lain," beber Anang.










