Desak Realisasi Dana Otsus Papua Pegunungan Rp465,9 M, Kamilus Logo: Harus Dirasakan Rakyat
Sisa waktu pelaksanaan anggaran 2026 yang kian terbatas menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk memastikan tambahan Dana Otonomi Khusus (Otsus) senilai Rp465,9 miliar benar-benar terserap dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Percepatan realisasi anggaran dinilai penting agar alokasi yang telah disetujui tidak berakhir sebagai sisa anggaran tanpa dampak nyata bagi delapan kabupaten.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Kamilus Logo meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera mengeksekusi program yang telah direncanakan. Terlebih, anggaran tambahan sebesar Rp465.913.082.000 tersebut telah disepakati bersama, dievaluasi Kementerian Dalam Negeri dan disetujui dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).
Baca juga: Atasi Ketimpangan Pembangunan, Fraksi Perindo Desak APBD Perubahan Bartim Prioritaskan Rakyat
"Kami berharap anggaran yang cukup besar ini, dalam waktu satu bulan lebih, dapat direalisasikan oleh OPD-OPD yang melaksanakan mandatory spending seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta dinas-dinas lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau penerima manfaat Dana Otonomi Khusus ini," ungkap Kamilus, Senin (2/11/2026).
Legislator Partai Perindo ini mengatakan, percepatan penyerapan harus diikuti pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di delapan kabupaten. Pemerintah provinsi perlu memastikan setiap program yang dijalankan dinas teknis sejalan dengan visi dan misi gubernur serta wakil gubernur, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.Di sektor pendidikan, Kamilus meminta pemerintah memperhatikan keberlanjutan bantuan biaya studi mahasiswa asal Papua Pegunungan yang sedang menempuh pendidikan di dalam maupun luar daerah, termasuk luar negeri.
Baca juga: Kawal Representasi Politik 6,3 Juta Warga, Partai Perindo Kabupaten Bogor Perkuat Koordinasi dengan KPUD
Dukungan itu menjadi bagian penting dari investasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di wilayah tersebut. "Pembangunan SDM ini benar-benar dilakukan agar setelah selesai studi, mereka bisa kembali untuk membangun negerinya sendiri," tuturnya.
Perhatian serupa, kata Kamilus, perlu diberikan pada sektor kesehatan. Pemerintah provinsi didorong mengembangkan SDM tenaga medis, termasuk mahasiswa kedokteran, sekaligus memastikan ketersediaan dokter spesialis di sejumlah rumah sakit daerah. Peningkatan fasilitas kesehatan juga diperlukan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih memadai.Selain memastikan program pendidikan dan kesehatan berjalan, Kamilus menyoroti percepatan proses pengadaan barang dan jasa. Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta OPD terkait diminta segera menuntaskan proses tender proyek, terutama kegiatan fisik yang hingga kini belum memasuki tahap pengadaan.
"Saya minta pengadaan barang dan jasa serta tender-tender proyek segera dilaksanakan. Jika masih ada fisik yang belum ditenderkan, silakan segera diproses agar penyerapan anggaran terwujud dan tahun depan tidak ada SiLPA. Bila perlu, realisasi bisa mencapai 100 persen," tegasnya.
Kamilus juga mengingatkan pentingnya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebagai provinsi baru yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Papua Pegunungan diharapkan mempertahankan tata kelola anggaran yang baik, sekaligus meningkatkan kinerja OPD agar alokasi anggaran benar-benar menghasilkan pelayanan dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
"Kami berharap gubernur beserta jajaran kepala OPD sebagai penerjemah visi misi benar-benar bekerja dan melayani masyarakat dengan hati demi Papua Pegunungan yang lebih baik," pungkas Kamilus.
