Ketika Kita Menua, yang Tersisa Hanyalah Masa Lalu

Alamsyah SaragihPakar Kebijakan Publik

Gejolak sosial jarang lahir dari ketidaksabaran manja seorang cucu kepada kakeknya, melainkan pertanda bahwa kontrak sosial sedang retak. Ekonom Albert Hirschman pernah mengingatkan bahwa ketika opsi keluar (exit) tertutup, instrumen yang tersisa bagi warga adalah bersuara (voice). Ketika saluran deliberasi formal tersumbat oleh lemak koalisi politik gemuk, demonstrasi jalanan menjadi instrumen koreksi non-pasar untuk memecah kebuntuan.

MENJADI tua bukan perkara biologis. Seorang kakek, yang hanya memiliki masa lalu, mendongeng kepada cucu yang belum mampu mereka-reka masa depan. Upacara mendongeng terhenti sesaat ketika sang cucu meminta dibuatkan susu. Kakek melanjutkan cerita untuk membagi kenangan kejayaan masa lalunya, sang cucu mengantuk dan tertidur.

Layar televisi menampilkan seruan moral sadar oleh aksi mahasiswa di berbagai kota. Ada seruan yang menyelinap dan luput dari amatan banyak pihak meski jauh lebih tajam dan lugas: "cukup dua tahun." Lingkaran pendukung status quo pun berekasi dengan nada khawatir. Tuntutan mahasiswa menurut mereka mengecewakan karena tak memberi waktu bagi Presiden untuk membenahi negeri.

Dalam kacamata ekonomi politik, menuntut kesabaran di tengah himpitan hidup harian adalah sebentuk kekeliruan membaca realitas. Bagi pemuda yang menganggur atau keluarga yang tercekik lonjakan harga pangan, dua tahun adalah pertaruhan hidup yang teramat panjang. Bagi para ibu, tuntutan bersabar dengan memamerkan statistik ketika anak mereka keracunan makanan gratis adalah pelecehan akal sehat.Kongesti Represi dan Pelengkap StrategisEkonomi selalu mengajarkan kita tentang pilihan dan konsekuensi. Transfer tunai jangka pendek (transitory transfers) tidak pernah bisa menggantikan investasi pada barang publik seperti penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas, jaminan kesehatan universal, dan pendidikan bermutu. Bantuan sembako cepat habis tergerus inflasi pangan, sementara persoalan pokoknya dibiarkan tetap menganga tanpa perbaikan berarti.

Di Indonesia, kontradiksi ini terasa kian nyata di tengah ancaman deindustrialisasi sektor manufaktur. Angka pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen di atas kertas tak dirasakan oleh kelas pekerja yang kian terdesak ke sektor informal dan ekonomi serabutan yang rentan.

Dunia tengah dilanda fenomena menguatnya otoritarianisme populis di bawah kendali figur-figur senior. Ini bukan semata faktor usia biologis, melainkan kecenderungan gerontokrasi politik yang lebih gemar menjajakan nostalgia kejayaan masa lalu ketimbang menawarkan imajinasi masa depan. Kebijakannya pun sangat tertebak, yakni membagi-bagikan bantuan sosial karitatif dan subsidi konsumtif demi meredam letupan gejolak.

Generasi muda terdidik menyadari janji meritokrasi patah dan daya beli kelas menengah ambruk. Rasa frustrasi kolektif tak lagi mempan dikompensasi dengan bantuan pangan. Tumpukan uang kertas triliunan yang dipamerkan sebagai sukses pemberantasan korupsi tak lebih dari tumpukan sampah ketika fenomena orang dalam meraja lela, jabatan-jabatan di Pemerintahan dan BUMN berubah menjadi rampasan perang kroni penguasa.

Mengapa pentungan aparat penegak hukum dan ancaman bui kini kehilangan daya gentarnya? Teori permainan (game theory) menjelaskan hal ini melalui efek kongesti represi dan pelengkap strategis, mengingat aparat keamanan memiliki batasan kapasitas fisik mutlak. Secara matematis, armada antihuru-hara dan jeruji penjara memiliki batasan kapasitas fisik mutlak. Ketika mahasiswa bergerak sendirian atau buruh memprotes dalam barisan kecil, aparat dapat dengan mudah memusatkan represi sehingga probabilitas individu untuk disiksa atau dipenjara mendekati 100 persen.

Ketika mahasiswa melebur bersama buruh pabrik, pengemudi ojek daring, dan rakyat miskin kota di jalanan, terjadi pelarutan risiko yang melumpuhkan represi negara. Peleburan lintas-kelas ini menggeser equilibrium kontak sosial dari kecemasan pasif ke keberanian kolektif.

Ketika bertahan diam di rumah hanya akan menanti kehancuran yang nyata, ancaman pidana mengalami kegagalan fungsi pencegahannya. Rakyat akhirnya tiba pada titik kritis di mana mereka merasa tak lagi memiliki sesuatu untuk dipertahankan.

Diversionary TheoryEkonom Gregory Hess dan Athanasios Orphanides menjelaskan bahwa dalam lingkungan ekonomi dengan asimetri informasi, petahana yang menghadapi rekam jejak ekonomi yang buruk dapat memilih untuk memicu konflik demi menunjukkan kompetensi kepemimpinan pada dimensi alternatif.

Menciptakan musuh bersama adalah cara termurah memproduksi "barang publik simbolik" guna menyatukan emosi massa tanpa perlu repot membenahi dapur kebijakan anggaran. Kecenderungan ini terbaca benderang dalam konfrontasi retoris elite kita terhadap Singapura, mulai dari tudingan surga pelarian dana koruptor, transfer pricing, hingga polemik ekspor pasir laut. Kerangka tersebut sering disebut sebagai diversionary theory. Kita diajak untuk menjadi lupa bahwa larinya ratusan triliun modal ke seberang selat adalah cerminan kegagalan institusional kita sendiri, terutama rapuhnya kepastian hukum dan tingginya biaya perburuan rente.

Ketika para pengambil kebijakan menua, bahaya terbesarnya bukanlah pertambahan usia biologis, melainkan lupa diri dengan menuntut rakyat bersabar di tengah ketidakadilan dengan menjanjikan kejayaan masal lalu akan segera datang.

Menutup mata dari jeritan di jalanan adalah pilihan yang jauh lebih mahal harganya bagi masa depan Indonesia. Daripada mengajari mereka untuk menggantikan peran para penasihat Presiden, ada baiknya kita menyelami apa yang sedang berkecamuk di benak mereka: menyerahkan diri kepada mereka yang terobsesi dengan kejayaan masa lalu hanya akan membuat kehilangan dua hal, hari ini dan masa depan.