WoodfordHall Membongkar Mitos Independensi Bank Sentral

Muhammad Syarkawi RaufDosen FEB Unhas/ Ketua KPPU RI 2015 – 2018/ Chairman ASEAN Competition Institute – ACI tahun 2025 – sekarang)

PENGHARGAAN The Sveriges Riksbank bidang ilmu ekonomi yang dikenal sebagai Nobel Prize in Economic Sciences tahun 2026 diberikan kepada Michael Woodford, professor ekonomi dari Columbia University dan Robert E Hall, professor ekonomi dari Standford University. Penghargaan tersebut diumumkan oleh Royal Swedish Academy of Sciences pada Senin, 12 Oktober 2026.

Penelitian Woodford dan Hall memperbaharui pardigma kebijakan stabilisasi menggunakan fondasi mikro yang didasarkan pada New Keynesian paradigm. Keduanya menjelaskan dan mengukur bagaimana kebijakan stabilisasi mempengaruhi siklus bisnis. Saat ini, penelitiannya digunakan oleh kementerian keuangan dan bank sentral di seluruh dunia.

Pemikirannya tentang interdependensi kebijakan fiskal dan moneter membongkar mitos independensi bank sentral. Ia menolak klaim para ekonom arus utama bahwa urusan menjaga stabilitas harga (inflasi) adalah domain kebijakan moneter saja. Sementara menjaga debt-to-Gross Domestic Product (GDP) ratio adalah domain otoritas fiskal.

Beberapa Isu Utama

Pemikiran Woodford dan Hall membantu menstabilisasi perekonomian global dari sisi kebijakan moneter dan fiskal sejak krisis keuangan global 2008/2009, resesi ekonomi akibat Covid-19 tahun 2019/2020, dan saat ini, potensi krisis utang global yang berpotensi bermula dari Amerika Serikat (AS), Perancis, Inggris serta Belgia (Rogoff, 2026).

Gagasan keduanya relevan dengan kasus AS yang memiliki rasio defisit fiskal terhadap GDP telah mencapai 6 - 7 persen yang biasanya hanya terjadi pada saat resesi. Demikian juga debt-to-GDP ratio sebesar 123 persen. Akumulasi utang sangat besar, all time higher menjadi sekitar 40,07 triliun dollar AS dan jatuh tempo utang 9,6 trilyun dollar AS tahun 2026 (CBO, 2026).Kondisi ini melahirkan isu dominasi fiskal (fiscal dominance) karena pada saat yang sama pemerintah AS melakukan refinancing utang dengan menerbitkan surat utang baru. Terjebak dalam Ponzi Game, yaitu siklus gali lubang, tutup lubang menggunakan utang baru berbiaya mahal dengan yield dari US treasury yang sangat tinggi melampaui batas psikologis 5,0 persen untuk tenor 10 tahun dan 5,30 persen untuk tenor 30 tahun.

Demikian juga dengan tren inflasi AS yang hingga saat ini sekitar 3,4 persen secara year on year pada Agustus 2026. Hal ini jauh dari target The Federal Reserve (The Fed) sebesar 2 persen pada tahun 2026.

Ditambah lagi dengan ekspektasi inflasi yang cenderung meningkat seiring dnegan kenaikan harga minyak dunia yang telah mencapai sekitar 105,163 dollar AS per barel untuk jenis brent dan 92,292 dollar AS per barel untuk jenis West Texas Intermediate (WTI) pada Selasa, 13 Oktor 2026.

Kondisi ini memaksa The Fed menaikkan Federal Funds Rate (FFR) sebesar 25 basis points (bps) dari 3,75 persen menjadi 4,0 persen. Langkah The Fed tidak disukai oleh Donald J Trump, presiden AS, karena dapat mengerem pertumbuhan ekonomi AS dan meningkatkan beban utang pemerintah AS.

Tidak hanya itu, penelitian kedua peraih Nobel Ekonomi 2026 relevan dengan kasus Indonesia, khususnya yeng berkaitan dengan wacana yang disampaikan oleh anggota Komisi XI, DPR RI untuk menaikkan batas maksimum rasio defisit fiskal terhdap GDP yang saat ini paling tinggi 3,0 persen dan debt-to-GDP ratio yang sekarang sebesar maksimum 60 persen.

Wacana ini dipicu oleh kebutuhan anggaran besar untuk menstimulasi perekonomaian nasional sehingga tumbuh 6 – 8 persen hingga tahun 2045. Narasi ini merupakan pertaruhan bagi perekonomian Indonesia, apakah akan terjebak sebagai middle income country yang disebut middle income trap atau naik kelas menjadi high income country pada tahun 2045.

Kebutuhan anggaran yang besar pada saat rasio defisit fiskal terhadap GDP mendekati 3,0 persen dan utang yang meningkat melahirkan isu dominasi fiskal atas kebijakan moneter. Pemerintah dan legislatif secara politik dapat mengintervensi otoritas moneter untuk mempertahankan suku bunga. Tujuannya mengurangi beban utang pemerintah dan mendorong pertumbuhan kredit untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Solusi Woodford - Hall

Sejalan dengan isu-isu di atas, berdasarkan pemikiran kedua peraih hadiah Nobel Ekonomi 2026 di atas, beberapa ketentuan yang perlu menjadi perhatian otoritas moneter dan fiskal ke depan, yaitu:

Pertama, sebagai figur sentral dalam New Keynesian Macroeconomics, Woodford dan Hall menyatakan bahwa kebijakan moneter dan fiskal tidak dapat dipisahkan dalam proses stabilisasi ekonomi, khususnya harga. Sehingga urusan menjaga inflasi adalah domain kebijakan moneter dan fiskal secara bersama-sama.

Pemenang Nobel Ekonomi 2026 menolak anggapan bahwa kebijakan fiskal tidak penting dalam menjaga inflasi karena inflasi murni sebagai fenomena moneter. Demikian juga kebijkan moneter tidak dapat mempengaruhi debt to gdp ratio.

Pandangan ini mengasumsikan bahwa penerimaan negara dari mencetak uang sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan negara sehingga tidak berdampak terhadap utang. Hal ini mengabaikan jalur transmisi kebijakan moneter mempengaruhi nilai riil dari utang pemerintah dan besarnya pembayaran utang riil melalui inflasi.

Kedua, Woodford dan Hall mengkritik terminilogi dominasi fiskal dari ekonom arus utama yang digambarkan sebagai otoritas fiskal memaksa bank sentral mencetak uang guna membeli surat utang pemerintah (deficit monetization) yang menyebabkan inflasi.

Saat ini, pengalaman negara maju, seperti AS, bentuk dominasi fiskal ditunjukkan oleh adanya tekanan politik kepada bank sentral, seperti yang dilakukan presiden AS secara terang-terangan meminta The Federal Reserve untuk menjaga suku bunga tetap rendah dalam rangka mengurangi beban refinancing utang lama dengan menerbitkan surat utang baru. Pola ini tidak langsung berdampak terhadap kenaikan money supply yang menyebabkan kenaikan inflasi, seperti deficit monetization dengan mencetak uang (seignorage). Kebijakan suku bunga rendah menyebabkan inflasi melalui peningkatan permintaan agregat yang disebut demand pull inflation.

Fenomena dominasi fiskal atas kebijakan moneter relevan dengan kondisi Indonesia dan negara-negara maju saat ini yang memiliki keseimbangan primer negatif. Hal ini berarti bahwa pembayaran utang dan bunga utang dilakukan dengan menerbitkan utang baru. Terjebak dalam Ponzi game, yaitu “siklus gali lubang tutup lubang”.

Ketiga, kedua pemenang Nobel ekonomi 2026 bertolak belakang dengan teori Ricardian equivalence dari Robert J Barro ekonom dari Harvard University, bahwa dengan asumsi rational expectation, stimulus fiskal saat ini yang dibiayai dengan menambah utang baru dipandang oleh pelaku ekonomi sebagai pajak yang tertunda ke periode berikutnya.

Akibatnya, pelaku ekonomi akan menabung pada periode pertama untuk membayar beban pajak pada periode kedua. Sehingga stimulus fiskal dengan menambah pengeluaran pemerintah mengakibatkan penurunan belanja masyarakat sehingga tidak banyak berdampak terhadap aggregate demand. Atau populer dengan neutrality of government debt (netralitas utang).

Artinya, meskipun asumsinya bahwa pelaku ekonomi memenuhi asumsi rational expectation, tetapi secara keseluruhan sistem bisa saja bersifat “non-Ricardian”. Hal ini berarti bahwa perubahan dalam belanja pemerintah tidak proporsional (one for one) dengan penurunan belanja swasta. Pada akhirnya, stimulus fiskal akan berdampak pada permintaan agregat dan harga.

Keempat, Woodford dan Hall juga menolak skema Ponzi game dalam refinancing utang. Sehingga tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk secara terus menerus mengakumulasi utang baru untuk membayar utang dan bunga utang lama.

Kelima, salah satu kontribusi pemikiran dari Woodford adalah memperkenalkan istilah transversality condition (kondisi transversalitas). Kondisi ini menyatakan bahwa tidak ada batasan utang, tetapi kondisi transversalitas harus terpenuhi, yaitu hingga waktu tak terhingga, nilai sekarang dari total utang pemerintah menuju ke titik nol.Nilai riil utang pemerintah harus sama dengan present value (nilai sekarang) dari perkiraan besarnya suplus keseimbangan primer di masa depan. Jika kebijakan fiskal tidak solven yang ditunjukkan oleh surplus keseimbangan primer ke depan maka stabilisasi harga bukan hanya pekerjaan otoritas moneter tetapi juga otoritas fiskal.

Keenam, kontribusi utama dari Robert E Hall adalah mengutamakan strategi komunikasi kebijakan untuk mengendalikan ekspektasi pelaku pasar yang bersifat forward looking atau selalu melihat ke depan. Dengan demikian, keputusannya akan sepenuhnya tergantung pada perkiraannya terhadap kejadian yang akan terjadi di masa depan.

Ketujuh, saran utama dari Robert E Hall kepada pemerintah dan bank sentral adalah pentingnya menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal serta selalu berorientasi ke depan yang akan memudahkan otoritas moneter dan fiskal mengendalikan ekspektasi pelaku usaha, mengelola perekonomian secara efektif, dan mengurangi fluktuasi dalam siklus bisnis.

Kedelapan, otoritas moneter dan fiskal selalu bertindak ahead of the curve (mendahului kurva), yaitu berorientasi ke depan sehingga mampu memberikan petunjuk (forward guidance) kepada pelaku pasar. Salah satunya ditunjukkan pada komitmen bank sentral mengenai arah suku bunga ke depan untuk mengendalikan inflasi dan nilai tukar.

Optimal policy integration antara kebijakan moneter dan fiskal adalah membangun kerangka kebijkakan makro yang memadukan antara kebijakan stabilsiasi moneter dan pelonggaran pajak. Sejarah kekakuan moneter telah berulang kali membuktikan bahwa kepatuhan buta pada dogma independensi bank sentral sering kali harus dibayar mahal oleh sektor riil.

Pada akhirnya, kebijakan moneter dan fiskal seperti dua sisi dari koin yang sama. Memisahkan keduanya secara absolut di tengah ketidakpastian global dewasa ini bukan lagi sebuah pilihan kebijakan yang bijak.