Soal Wacana Koperasi Salurkan Gaji PNS dan Bayar Pensiun, Begini Kata OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi tanggapan mengenai wacana pemerintah yang berencana menjadikan koperasi sebagai unit layanan jasa untuk menyalurkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pembayaran pensiun. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengungkapkan, bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi antara pihak OJK dan pemerintah terkait gagasan tersebut.

“Nah ini sama sekali terus terang kalau dari OJK kita belum ada pembicaraan mengenai masalah itu,” kata Dian saat ditemui di Komisi XI DPR, Rabu (7/10/2026).

Ia menilai, jika rencana tersebut hendak direalisasikan, dibutuhkan koordinasi mendalam antara pemerintah dan otoritas regulator. Sebab perlu ada penyesuaian teknis menyangkut mekanisme pembayaran gaji ASN jika memanfaatkan jaringan koperasi.

Baca Juga: Payroll ASN Batal Pindah ke Himbara, Bank Jatim Sambut Gembira

“Well saya kira itu mungkin belum ada, belum tahu ya, tapi itu mungkin nanti kita koordinasikan aja,” kata Dian.

Sambung Dian menjelaskan, bahwa selama ini fungsi intermediasi dan infrastruktur sistem pembayaran untuk penyaluran gaji PNS ditangani oleh industri perbankan yang memiliki kapabilitas serta jangkauan jaringan hingga ke pelosok daerah.

Baca Juga: Mulai Kerja 1 Oktober, Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Tembus Rp8,3 Juta per Bulan

“Karena tentu nanti perlu ada penyesuaian, karena yang namanya lembaga, apa namanya intermediasi itu kan yang payment system itu selama ini memang yang besar dan menjangkau seluruh wilayah itu kan memang bank,” ujarnya.

OJK sendiri masih menantikan penjelasan teknis apabila peran koperasi diikutsertakan dalam ekosistem penggajian ASN.“Dan kita belum tahu ini bagaimana mekanismenya nanti kalau dengan koperasi apakah nanti menggunakan, apa namanya bisa mengelola rekening sendiri atau bagaimana. Kita belum tahu,” ujar dia.

Mengenai potensi persaingan dalam penghimpunan dana antara perbankan dan koperasi, Dian enggan berspekulasi lebih jauh. Menurutnya, penetapan skema pembayaran gaji pegawai merupakan ranah serta kewenangan penuh pemerintah.

Meski demikian, Dian mengingatkan agar pemerintah mengkaji secara matang aspek efisiensi serta efektivitas operasional di lapangan sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut.

“Tapi masalahnya nanti di lapangan kita tidak tahu, apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan cara seperti itu. Apakah ini akan menjadi efisien, saya kira harus ada pertimbangan,” tegas Dian.

Gagasan menjadikan koperasi sebagai kanal penyaluran gaji dan pensiun PNS sebelumnya dihembuskan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Wacana tersebut disampaikan Ferry dalam diskusi publik Pra Kongres Nasional Syarikat Islam di Jakarta, Senin (5/10/2026).Ferry menjelaskan bahwa rencana ini tengah dibahas secara intensif bersama Kementerian Keuangan guna memperluas peran serta daya saing koperasi di sektor jasa keuangan.

"Kemarin kami juga membicarakan tentang bagaimana saya bersama Menteri Keuangan akan memastikan koperasi bisa menjadi unit layanan jasa untuk membayar gaji pegawai negeri dan pensiun," kata Ferry.

Lanjut Ferry menambahkan bahwa perluasan fungsi tersebut sejalan dengan penguatan kelembagaan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. Dalam RUU tersebut, pemerintah mengusulkan pembentukan otoritas pengawas khusus koperasi serta skema penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sebagai informasi, ketentuan operasional terkait penyaluran gaji ASN saat ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit TNI/Anggota Polri.