Indonesia Dorong Tata Kelola Perdagangan Lebih Adil di KTT BRICS India
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya Indonesia mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola ekonomi global yang lebih inklusif dan adil, terutama untuk memperkuat kepentingan negara berkembang. Menurutnya, keterlibatan langsung dalam proses negosiasi global diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi penerima aturan yang ditetapkan negara lain.
"Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representatif dan berkeadilan," ujar Airlangga dalam keterangannya dikutip, Minggu (13/9/2026).
Baca Juga:KTT BRICS di India, Indonesia Ajak Kurangi Ketergantungan Dolar AS
Airlangga menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam hari pertama KTT BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9). KTT BRICS 2026 di bawah Keketuaan India mengusung tema "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability".
Dalam bidang ekonomi, pembahasan BRICS mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), pembangunan rantai pasok global yang tangguh, serta penguatan sistem perdagangan terbuka berbasis aturan. Agenda tersebut dinilai strategis di tengah perubahan lanskap ekonomi dan perdagangan dunia.
Pada sesi khusus bertajuk “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya membangun ketahanan kolektif global yang berawal dari ketahanan nasional dan diperkuat melalui kerja sama regional. Presiden juga menilai BRICS memiliki posisi strategis dalam perekonomian dunia karena merepresentasikan sekitar setengah populasi global serta mencakup pasar besar dan produsen energi utama.
Baca Juga:Perang Berkecamuk dan Ketegangan Global Warnai KTT BRICS di New Delhi
Prabowo turut membawa pengalaman ASEAN sebagai contoh bahwa sinergi kawasan dapat membantu menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika geopolitik. Ia juga mendorong reformasi lembaga multilateral, termasuk PBB, WTO, dan lembaga keuangan internasional agar lebih responsif dan mampu merepresentasikan kepentingan negara berkembang.
Rangkaian KTT BRICS 2026 berlanjut pada hari kedua dengan agenda “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” yang melibatkan negara anggota dan mitra BRICS. Indonesia memandang forum tersebut sebagai ruang strategis untuk memperkuat kerja sama ekonomi sekaligus meningkatkan peran negara berkembang dalam menentukan arah tata kelola ekonomi dan perdagangan global.
