Jokowi Bicara Pemimpin Harus Pahami Rakyat, Pengamat: Kontradiksi dengan 10 Tahun Kepemimpinannya

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga merespons pernyataan Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan seorang pemimpin hendaknya juga memahami rakyat yang ia pimpin, bukan sekadar memahami strategi dan kekuasaan, demi menciptakan perdamaian. Pernyataan Jokowi itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Penang Peace Dialogue di George Town, Pulau Pinang, Malaysia.

Jokowi menghadiri acara gala dinner yang menjadi pembuka Penang Peace Dialogue pada, Sabtu (5/9/2026) malam. Forum tersebut digelar pada 5-6 September 2026.

“Pernyataan Jokowi itu tentu mengejutkan dan terkesan kontradiksi dengan apa yang dilakukannya selama memimpin Indonesia 10 tahun. Selama ini banyak kelompok kritis, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang justru menilai Jokowi sosok yang tidak memahami rakyatnya,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, Minggu (6/9/2026).

Baca juga: Xanana Gusmao Kunjungi Jokowi, Menlu Sugiono: Kapasitas Pribadi, Bukan Kunjungan Kenegaraan

Menurut Jamiluddin, penilaian itu muncul karena disebabkan beberapa hal. “Pertama, kebijakan ekonominya dinilai elitis dan mengabaikan partisipasi publik,” tuturnya.

Dia memberikan contoh salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Dia mengingatkan bahwa pengesahan undang-undang tersebut menuai gelombang protes besar dari kaum buruh dan mahasiswa.

“Kebijakan ini dinilai lebih berpihak pada kepentingan investor besar dan meminimalkan hak perlindungan pekerja, serta diproses minim keterlibatan publik,” imbuhnya.

Selain itu, kata dia, UU IKN juga sangat elitis dan praktis minim melibatkan publik. Dia mengatakan, pembahasan RUU ini sangat cepat dan kemudian disahkan oleh DPR.

“Kedua, proyek megah dan ambisius. Hal itu dapag dilihat dari pembangunan proyek skala besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), Kèreta Cepat Whoosh, dan proyek strategis nasional (PSN) lainnya,” jelasnya.Lebih lanjut dia mengatakan, para pengkritik menilai anggaran besar tersebut lebih mencerminkan ambisi politik elite ketimbang kebutuhan mendesak rakyat kecil yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi di akar rumput.

“Tiga, pembangunan berdampak terhadap masyarakat adat. Pembangunan infrastruktur dan hilirisasi komoditas di beberapa wilayah dinilai mengorbankan ruang hidup masyarakat adat dan kelestarian lingkungan demi kepentingan kapitalistik,” kata dia.

Dia pun memberikan contoh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek lumbung pangan (Food Estate), berdampak besar terhadap ruang hidup masyarakat adat. Proyek-proyek ini mengubah fungsi hutan dan tanah ulayat (tanah adat).

Keempat, terjadi kemunduran demokrasi dan hukum. Hal itu terlihat dari pelemahan lembaga antirasuah. Revisi UU KPK dinilai melemahkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Langkah ini dianggap mengkhianati mandat reformasi dan keinginan masyarakat yang mendambakan pemerintahan bersih,” ujarnya.Kelima, pemanfaatan hukum demi kekuasaan. Dia menilai hal itu dapat dilihat adanya gejala autocratic legalism—yaitu penggunaan instrumen hukum bukan untuk melindungi kesejahteraan rakyat, melainkan diubah demi memuluskan kepentingan politik golongan tertentu.

“Keenam, Putusan Mahkamah Konstitusi, yang meloloskan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden melalui perubahan batas usia capres-cawapres,” kata Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta.

Dia mengungkapkan, berbagai universitas dan guru besar di Indonesia mengeluarkan petisi moral karena menilai tindakan ini sebagai wujud nepotisme yang mencederai etika kenegaraan dan mengabaikan keadilan sosial bagi rakyat.

Ketujuh, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan kelompok sipil sempat menyematkan julukan kepada Jokowi seperti "The King of Lip Service". “Hal ini didasari atas penilaian bahwa janji-janji manis politik dan komitmen Jokowi untuk mendengarkan aspirasi rakyat sering kali bertolak belakang dengan realitas tindakan represif aparat di lapangan saat menghadapi demonstrasi warga,” ucapnya.

Dia berpendapat, pandangan demikian tentu disangkal pendukung Jokowi. Kelompok ini justru menilai tudingan itu sebagai serangan politik yang gagal memahami karakter asli Jokowi.

“Jadi, sulit kiranya memahami pernyataan Jokowi yang mengharapkan seorang pemimpin hendaknya memahami rakyat yang dipimpinnya. Sebab, hal itu kiranya jauh dari Jokowi selama memimpin Indonesia selama 10 tahun,” pungkasnya.