Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia Siap Lepas Obligasi Pemerintah AS Senilai Rp1.410 Triliun

Dana kekayaan negara Norwegia yang bernilai USD2,3 triliun dapat memangkas secara signifikan kepemilikan obligasi pemerintah AS berdasarkan usulan perombakan yang bertujuan meningkatkan imbal hasil melalui jenis utang lain; demikian diumumkan oleh lembaga tersebut. Langkah ini dapat mengurangi alokasi obligasi pemerintah AS sebesar hampir USD80 miliar atau senilai Rp1.410 triliun, menurut perkiraan Financial Times.

Norges Bank Investment Management (NBIM), pengelola dana kekayaan negara terbesar di dunia, merekomendasikan dalam surat kepada Kementerian Keuangan Norwegia pada hari Selasa agar porsi utang pemerintah dalam portofolio pendapatan tetap dikurangi dari 70 menjadi 50. Perubahan ini akan mengurangi alokasi obligasi pemerintah global sebesar sekitar US$106 miliar, dengan sebagian besar pengurangan terjadi pada obligasi pemerintah AS, menurut perhitungan FT.

NBIM menyatakan bahwa alokasi obligasi pemerintah sebesar 50 masih cukup "untuk memenuhi kebutuhan likuiditas" selama masa gejolak pasar, sementara sisanya akan memberikan eksposur terhadap "lebih banyak sumber premi risiko."

Berdasarkan rencana tersebut, porsi obligasi pemerintah AS akan turun dari 34,1 menjadi 21,9 dari tolok ukur obligasi dana tersebut. Sebagian besar dana akan dialihkan ke utang non-pemerintah AS yang memberikan imbal hasil lebih tinggi, termasuk sekuritas yang dijamin hipotek yang dijamin oleh Fannie Mae, Freddie Mac, dan Ginnie Mae."Alasan di balik perubahan ini adalah untuk mencapai diversifikasi sumber imbal hasil," ujar juru bicara NBIM kepada FT. Setiap perubahan akan diterapkan secara bertahap guna membatasi gangguan pasar dan biaya transaksi.

Pengalihan alokasi dari utang pemerintah ini terjadi di saat obligasi pemerintah sedang mengalami aksi jual di berbagai negara ekonomi utama, yang dalam banyak kasus mendorong imbal hasil ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Rencana pengurangan tersebut—meskipun tidak signifikan dibandingkan dengan besarnya pasar obligasi pemerintah AS (Treasury)—mengisyaratkan pergeseran lebih lanjut yang menjauhi kepemilikan utang AS. Langkah ini diambil di tengah situasi di mana defisit yang meningkat memaksa AS menerbitkan lebih banyak utang, sementara minat pembeli asing terhadap obligasi Treasury justru menurun.

Ekonom Mohamed El-Erian mengatakan kepada CNBC pada hari Jumat bahwa langkah Norwegia ini lebih penting karena sinyal yang dikirimkannya, bukan karena besaran nilainya. "Nilainya memang tidak besar, namun sinyal bahwa pemegang dan pembeli tradisional menjadi kurang dapat diandalkan merupakan hal yang sangat penting."

Imbal hasil obligasi Treasury jangka panjang telah mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya utang pemerintah dan kekhawatiran inflasi yang mendorong investor untuk menuntut imbal hasil lebih tinggi.Sementara itu, bulan lalu, Menteri Keuangan Scott Bessent mengumumkan bahwa Departemen Keuangan akan setidaknya melipatgandakan operasi pembelian kembali (buyback) obligasi Treasury jangka panjang.

Meskipun dikemas sebagai langkah untuk menjaga likuiditas semata, langkah tersebut secara luas ditafsirkan sebagai upaya untuk menurunkan tingkat imbal hasil obligasi jangka panjang. Kebijakan ini diambil tak lama setelah imbal hasil obligasi tenor 30 tahun mencapai level tertinggi sejak tahun 2007.

Usulan dari pihak Norwegia ini belum bersifat final. NBIM menyebutnya sebagai "saran" yang akan menjadi bahan bagi rekomendasi yang lebih luas kepada Kementerian Keuangan, di mana pemerintah diperkirakan akan mengajukan usulan akhirnya kepada parlemen pada musim semi tahun 2027.