Forum Demokrasi Bahas Kinerja dan Tantangan Kapolri Dukung Asta Cita bagi NKRI

Forum Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia menggelar Diskusi Publik bertajuk “Polri Presisi & Polri untuk Masyarakat: Catatan Capaian Strategis Polri dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Mendukung serta Mewujudkan Program Asta Cita bagi NKRI.” Diskusi itu digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H dan Hari Juang Polri 2026.

Diskusi itu menghadirkan Ketua PB HMI Periode 2024–2026 Andi Kurniawan, Analis Kebijakan Publik dan Sosial-Politik Nasional sekaligus Penulis Buku Polri Presisi Nasky Putra Tandjung, serta Ketua DPP GMNI Periode 2025–2028 Surya Dermawan.

“Kami menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap berbagai capaian strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, pengayoman masyarakat, dan penegakan hukum selama periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” bunyi pernyataan bersama mereka, Selasa (25/8/2026).

Mereka menyatakan apresiasi tersebut disampaikan berdasarkan pembacaan terhadap data dan capaian yang telah dicatat oleh Polri, dengan tetap menempatkannya secara proporsional, objektif dan konstruktif. “Kami memandang penting untuk menegaskan bahwa Asta Cita merupakan agenda pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, sedangkan Polri memberikan kontribusi institusional sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Dengan perspektif tersebut, mereka menilai kontribusi Polri dapat dilihat bukan hanya dari aspek keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga dari dukungannya terhadap stabilitas pembangunan, perlindungan masyarakat, ketahanan pangan, perlindungan pekerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan kelompok rentan serta respons kemanusiaan.

“Menurut kami, dari perspektif kebangsaan dan gerakan mahasiswa, Polri mempunyai posisi strategis dalam memastikan demokrasi Indonesia tetap berjalan dalam koridor konstitusi,” kata Ketua DPP GMNI Periode 2025–2028 Surya Dermawan.

Menurut dia, demokrasi tidak boleh hanya dipahami sebagai kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga membutuhkan keamanan, ketertiban dan kepastian hukum. “Karena itu, kami mengapresiasi arah kebijakan Polri di Bawah Kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang semakin menekankan pendekatan dialogis, humanis dan proporsional dalam mengawal ruang demokrasi,” ucapnya.Lebih lanjut dia mengatakan, bagi generasi muda, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil, polisi harus hadir sebagai pengaman demokrasi, bukan menjadi penghalang demokrasi. “Pada titik inilah konsep Polri Presisi menjadi penting: kewenangan kepolisian harus berjalan bersama profesionalisme, akuntabilitas, penghormatan HAM dan sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat,” tuturnya.

Dia menuturkan, penegakan hukum harus menyentuh kejahatan yang merusak masa depan bangsa. “Menurut data sepanjang 2025 Polri telah menangani berbagai kejahatan strategis dengan dampak luas,” ujar dia.

Dia membeberkan untuk pemberantasan narkotika, Polri mencatat 48.592 perkara dan 64.055 orang diamankan, dengan barang bukti sekitar 590 ton yang oleh Polri dinilai bernilai sekitar Rp41 triliun. Di bidang judi online, pada Januari 2026 bahwa Polri telah menangani 665 perkara, menetapkan 741 tersangka, menyita aset Rp1,5 triliun serta mengajukan pemblokiran terhadap 241.013 situs/konten judi online dalam periode yang dilaporkan.

“Bagi kami, angka tersebut penting karena narkoba dan judi online bukan sekadar tindak pidana biasa. Keduanya dapat merusak ekonomi keluarga, generasi muda, produktivitas masyarakat dan ketahanan sosial. Karena itu, pemberantasan kejahatan strategis harus terus dilanjutkan dengan pendekatan penindakan sekaligus pencegahan,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, ketahanan pangan adalah bagian dari kedaulatan bangsa. Dia juga memberikan apresiasi atas kontribusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam program ketahanan pangan. Pada 2025, Polri melaporkan potensi lahan jagung mencapai 1.378.608 hektare, sementara produksi jagung nasional menurut data yang dikutip Polri meningkat lebih dari 1,36 juta ton atau lebih dari 9 persen dibandingkan 2024.

Dalam pelaksanaan program tersebut, kata dia, Polri juga menempatkan diri sebagai fasilitator dan pengawas, bukan pengganti kementerian teknis. Pada April 2025, misalnya, tercatat 161.508,25 hektare lahan tanam jagung, termasuk pembentukan ribuan kelompok tani dan kelompok wanita tani. “Ini merupakan bentuk gotong royong kebangsaan. Namun, keberhasilan tersebut harus terus diuji melalui peningkatan kesejahteraan petani, produktivitas, kepastian harga, distribusi dan keberlanjutan produksi,” katanya.

Dia mendukung Polri untuk terus menjadi institusi yang tegas terhadap kejahatan, tetapi humanis terhadap masyarakat; kuat menjaga NKRI, tetapi tetap menghormati demokrasi dan HAM. “Bagi kami, Polri Presisi harus menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi dan pembangunan nasional,” pungkasnya.

Sementara itu, Nasky Putra Tandjung menyampaikan bahwa dari perspektif kebijakan publik, capaian Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo selama pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dibaca sebagai perluasan kontribusi kepolisian dari fungsi keamanan konvensional menuju institusi yang turut mendukung agenda perlindungan sosial dan pembangunan nasional.“Namun, saya ingin memberikan catatan metodologis: tahun 2026 masih berjalan, sehingga data 2026 yang digunakan dalam diskusi ini merupakan capaian yang telah dipublikasikan sampai periode tertentu, bukan rekap final dua tahun. Karena itu, saya lebih memilih istilah ‘catatan capaian strategis’ daripada menyebutnya sebagai laporan final dua tahun. Crime clearance 76,22 persen,” kata dia.

Dia mengatakan, salah satu indikator objektif yang dapat digunakan adalah tingkat penyelesaian perkara. Menurut Data Pusiknas Polri berdasarkan Rilis Akhir Tahun 2025 mencatat 325.345 perkara ditangani secara nasional dengan crime clearance 76,22 persen, dan 248.076 perkara berhasil diselesaikan.

“Angka ini menunjukkan kapasitas penegakan hukum, tetapi secara akademis tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Kinerja Polri harus dinilai secara multidimensional: penyelesaian perkara, kualitas penyidikan, kepastian hukum, perlindungan korban, integritas aparat, kepuasan masyarakat dan tingkat kepercayaan publik,” ungkapnya.

Dalam data Bareskrim untuk 2025, Polri melaporkan 410 perkara korupsi dituntaskan, 946 tersangka ditetapkan dan aset/uang negara sekitar Rp2,3 triliun diselamatkan. Untuk penyelundupan, tercatat 200 kasus dengan 247 tersangka. Menurut dia, ini relevan dengan agenda penguatan tata kelola pemerintahan dan perlindungan kepentingan ekonomi nasional.

Polri juga melaporkan bahwa Satgas Pangan sepanjang 2025 melaksanakan 2.408 kegiatan preemtif, 7.480 kegiatan preventif dan penegakan hukum terhadap 102 kasus terkait komoditas pangan. “Artinya, keamanan ekonomi dan keamanan pangan semakin memiliki irisan dengan tugas kepolisian,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, salah satu inovasi yang patut diapresiasi adalah penguatan Desk Ketenagakerjaan. Data Polri menunjukkan sepanjang 2025 terdapat 144 laporan pengaduan tindak pidana ketenagakerjaan, 35 perkara diselesaikan, 34 di antaranya melalui restorative justice dan satu perkara melalui P21.

Lebih jauh, Polri melaporkan telah memfasilitasi 4.216 pekerja terdampak PHK untuk kembali memperoleh pekerjaan. “Dari perspektif kebijakan publik, ini menarik karena memperlihatkan perubahan orientasi: dari sekadar penegakan hukum → menuju penyelesaian masalah masyarakat,” kata dia.

Tetapi tentu saja, lanjut dia, Desk Ketenagakerjaan harus terus diperkuat dengan koordinasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan, serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah daerah. Dia mengungkapkan, dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, Kapolri pada 16 Mei 2026 melaporkan telah terdapat 1.376 SPPG Polri, terdiri dari: 736 SPPG telah beroperasi; 172 dalam persiapan operasional; dan 468 dalam pembangunan.“Jika seluruhnya beroperasi, Polri memproyeksikan manfaat bagi sekitar 3,44 juta orang dan penyerapan sekitar 68.800 tenaga kerja. Polri juga menargetkan pengembangan hingga 1.500 SPPG pada 2026,” ucapnya.

Menurut dia, yang harus mendapat perhatian adalah kualitas dan keamanan pangan. Polri menyatakan SPPG dilengkapi antara lain dengan sertifikat penjamah makanan, laik higiene sanitasi, jaminan produk halal dan uji laboratorium air.

Dia juga menilai dukungan Polri terhadap MBG mempunyai dimensi yang lebih luas daripada sekadar distribusi makanan. Data Polri menunjukkan bahwa pada periode Januari–14 Juli 2026 terdapat 11.291 laporan kekerasan/kejahatan terhadap anak dengan 11.980 korban.

“Bagi saya, data tersebut harus dibaca secara hati-hati. Banyaknya laporan bukan otomatis berarti kinerja buruk atau baik. Data laporan juga menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak masih sangat besar dan membutuhkan kerja bersama antara Polri, keluarga, sekolah, pemerintah, masyarakat sipil dan platform digital,” ujarnya.

Dia berpendapat, ukuran keberhasilan akhirnya bukan hanya jumlah perkara yang ditangani, tetapi seberapa efektif negara mencegah kekerasan, melindungi korban dan memutus rantai kekerasan. Dia menilai transformasi digital, pelayanan pengaduan, SP2HP Online, patroli siber dan berbagai inovasi pelayanan merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat modern.

Dia juga berpandangan, kepercayaan publik juga menjadi indikator penting. Survei Litbang Kompas Oktober 2025 yang dikutip Polri mencatat 76,2 persen responden menyatakan percaya atau sangat percaya kepada Polri, dengan kepuasan terhadap kinerja sebesar 65,1 persen. “Angka tersebut patut diapresiasi, tetapi sekaligus menjadi tanggung jawab. Kepercayaan publik bukan cek kosong,” kata dia.

Menurutnya, kepercayaan harus dijawab dengan konsistensi reformasi, transparansi, profesionalisme dan keterbukaan terhadap kritik. “Itulah makna sebenarnya dari Polri Presisi,” pungkasnya.

Ketua PB HMI Periode 2024–2026 Andi Kurniawan mengaku melihat dari perspektif generasi muda dan gerakan mahasiswa bahwa Polri memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan nasional berlangsung dalam suasana aman, demokratis dan berpihak kepada kepentingan rakyat.“Kami memberikan apresiasi terhadap berbagai langkah Polri dalam mendukung agenda pemerintah, tetapi kami juga ingin menekankan bahwa generasi muda tidak hanya membutuhkan polisi yang kuat, tetapi membutuhkan polisi yang dipercaya,” ucapnya.

Dia melanjutkan, polisi yang kuat adalah polisi yang memiliki kewenangan. “Namun polisi yang dipercaya adalah polisi yang mampu menggunakan kewenangan tersebut secara profesional, proporsional, transparan dan humanis,” ucapnya.

Dia menambahkan, mahasiswa dan pemuda merupakan salah satu kelompok utama yang menggunakan ruang demokrasi. Karena itu, kata dia, ruang kritik harus tetap terbuka. Polri harus terus mengawal demonstrasi secara humanis, menjaga keselamatan masyarakat dan aparat, serta memastikan bahwa tindakan kepolisian selalu berdasarkan hukum dan prinsip proporsionalitas.

“Demokrasi yang sehat membutuhkan dua hal sekaligus: kebebasan menyampaikan aspirasi dan tanggung jawab menjaga ketertiban. Polri berada pada posisi penting untuk menjembatani keduanya,” ucap dia.

Dia juga memberikan apresiasi terhadap penggunaan restorative justice. Menurut data Polri 2025 mencatat 13.880 perkara dalam konteks penanganan narkotika yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice.

Dia menilai pendekatan ini perlu terus dikembangkan, tetapi dengan standar yang jelas. Sebab, kata dia, restorative justice tidak boleh dipersepsikan sebagai jalan pintas untuk menghindari hukum.

“Sebaliknya, ia harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan substantif, pemulihan korban dan penyelesaian konflik secara bertanggung jawab,” ungkapnya.