Viva Yoga PAN Respons Budi Arie: Insting Politik Berbeda dengan Fakta Konstitusi

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyoroti pernyataan Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi yang menyinggung "patahan sejarah" dan mengutarakan "insting" soal percepatan politik sebelum 2029. Ia menegaskan, insting Budi berbeda dengan fakta konstitusi.

Yoga berkata, pernyataan tentang insting, asumsi, atau penilaian warga negara, termasuk Budi Arie dalam mencermati kondisi politik bangsa, adalah menjadi hak politik untuk bebas berbicara dan berpendapat di ruang demokrasi dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Ia berkata, memprediksi kondisi berdasarkan insting politik tidaklah dilarang. Ia pun tak masalah Budi Arie membangun opini publik.

"Tetapi negara tidak dikelola berdasarkan insting. Negara dikelola berdasarkan konstitusi, hukum, mandat rakyat, dan beberapa indikator kinerja secara objektif dan transparan. Insting politik berbeda dengan fakta konstitusi. Spekulasi politik berbeda dengan realitas politik. Jangan setiap riak sosial dibaca sebagai patahan sejarah. Kritik harus dijawab dengan perbaikan kebijakan, bukan dengan spekulasi politik," ujar Yoga kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Baca juga: Respons Pernyataan Budi Arie, Jubir Gerindra: Kita Tidak Terpengaruh dengan Itu

Kendati demikian, dia menegaskan tidaklah tepat berkesimpulan bahwa Indonesia sekarang sedang menuju situasi seperti 1998. Menurutnya, jika ada demonstrasi, keresahan ekonomi, atau ketidakpuasan publik, tidak otomatis berarti Indonesia sedang berada di jalan menuju 1998.

Yoga mengingatkan, tahun 1998 pemerintahan mengalami penyakit komplikasi yang berat, seperti terjadinya krisis finansial Asia, kontraksi ekonomi yang sangat dalam, inflasi tinggi, adanya tekanan sosial dan ketegangan politik, serta krisis kepercayaan terhadap pemerintahan.

"Dalam pandangan PAN, sikap Pak Presiden Prabowo yang terbuka terhadap kritik, tidak anti kritik, dan meminta kritik, adalah sikap bijaksana dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Kalau ada keresahan rakyat, pemerintah dipastikan mendengarkan. Kalau ada persoalan ekonomi, pemerintah pasti memperbaiki. Kalau ada ketidakpuasan publik, pemerintah pasti mengevaluasi," ucapnya.

Menurutnya, ada pihak yang sedang menghitung tentang kemungkinan politik ke depan. Tetapi, ia memastikan, Pemerintah sedang menghitung bagaimana harga pangan terjangkau, lapangan kerja bertambah, kemiskinan berkurang, investasi bergerak, dan pembangunan berjalan.

"Dalam negara demokrasi, perubahan kekuasaan bukan ditentukan oleh insting siapa pun. Perubahan kekuasaan ditentukan oleh konstitusi, hukum, dan kehendak rakyat melalui mekanisme demokrasi," ujarnya."Energi politik bangsa sebaiknya digunakan untuk membantu pemerintah memperbaiki keadaan, bukan untuk mempercepat spekulasi tentang pergantian kekuasaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, memaparkan analisis mengenai potensi terjadinya akselerasi atau "percepatan sejarah" dalam dinamika politik nasional sebelum tahun 2029. Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diketahui dari sebuah video yang viral di sosial media (sosmed) seperti yang dibagikan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dalam akun prinadi Instagramnya @dennyindrayana99.

Dalam video itu, Budi Arie mengungkapkan instingnya, situasi politik tanah air berpotensi bergerak lebih cepat di luar skenario konvensional pemilu lima tahunan berikutnya. Ia pun mengimbau para relawan untuk mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan alternatif.

"Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. “Pak ko insting saya ini lebih cepat dari 2029?” Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomong pemilu 2029- pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?" kata Budi Arie yang langsung disambut seruan siap dari peserta.