AS Ancam Sanksi Berat Negara yang Berdagang dengan Iran, China Masuk Daftar

Pemerintah Iran sedang menyiapkan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk mengurangi tekanan terhadap keuangan negara di tengah perang, sanksi Amerika Serikat (AS), dan anjloknya nilai tukar rial. Salah satu skenario yang dipertimbangkan adalah menaikkan harga BBM menjadi 872.000 atau setara Rp11.000 per liter, meski kebijakan tersebut berisiko memicu inflasi lebih tinggi.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan pemerintah memahami tekanan yang dihadapi masyarakat dan berupaya mencegah beban ekonomi semakin berat. "Saya memahami bahwa kita sekarang menghadapi banyak masalah di masyarakat. Kami melakukan yang terbaik agar rakyat tidak terdampak, tetapi musuh melakukan segala upaya agar kami tidak berhasil," kata Pezeshkian dikutip dari Al Jazeera, Selasa (25/8/2026).

Baca Juga:Jelang Sanksi Terberat AS, Rial Iran Anjlok ke Rekor Terlemah 1,98 Juta per USD

Pemerintah Iran menghadapi beban besar untuk mempertahankan subsidi BBM bagi sekitar 93 juta penduduk. Dana yang dibutuhkan semakin sulit dipenuhi setelah perang dan tekanan ekonomi AS mengganggu aktivitas ekonomi serta ekspor energi Iran.

Pezeshkian mengatakan pemerintah membayar sekitar 1,3 juta rial atau sekitar USD0,65 untuk setiap liter bensin yang diproduksi kilang. Sementara itu, harga BBM termurah bagi masyarakat hanya 15.000 rial per liter, dengan dua kategori lainnya masing-masing 30.000 rial dan 50.000 rial per liter.Konsumsi BBM Iran saat ini mencapai sekitar 135 juta liter per hari, sedangkan produksi domestik hanya sekitar 121 juta liter per hari. Pemerintah berupaya menutup kesenjangan tersebut dengan meningkatkan produksi kilang, menggunakan produk petrokimia, menurunkan kualitas BBM melalui pencampuran, serta sebelumnya mengandalkan impor yang kini terhenti akibat perang.

Kepala Optimalisasi Energi Iran Esmail Saghab-Esfahani menyebut terdapat tiga opsi yang sedang dipertimbangkan pemerintah. Opsi pertama mempertahankan harga saat ini tetapi menerapkan sistem distribusi berdasarkan kuota; kedua memberikan sekitar 30 liter BBM bersubsidi per bulan kepada seluruh warga, termasuk yang tidak memiliki kendaraan; dan ketiga meliberalisasi harga BBM menjadi sekitar 872.000 rial atau sekitar USD0,44 per liter.

Skenario liberalisasi harga dinilai paling berisiko terhadap perekonomian karena dapat meningkatkan biaya transportasi dan logistik yang kemudian dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa. Pemerintah bahkan sempat menguji skema tersebut di Provinsi Kerman pada Agustus, tetapi membatalkannya sesaat sebelum diterapkan.

Tekanan ekonomi Iran semakin berat setelah rial mencapai rekor sekitar 2 juta rial per USD di pasar terbuka Teheran pada Minggu. Kondisi tersebut terjadi ketika AS bersiap memperketat tekanan ekonomi terhadap Iran, sementara Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Iran berkontraksi 5,4 pada 2026.

Baca Juga:Iran Temukan 7,50 Triliun Kaki Kubik Gas Alam di Tengah Perang Melawan AS

Di sisi lain, inflasi juga telah menggerus daya beli masyarakat. Data Pusat Statistik Iran yang dirilis pada Juli menunjukkan harga-harga meningkat 88 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan inflasi pangan menembus lebih dari 128.

Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad-Reza Aref mengatakan harga BBM termurah dengan kuota 60 liter harus tetap dipertahankan, tetapi kuota pada kategori kedua dapat dikurangi secara bertahap. Pemerintah juga mengisyaratkan liberalisasi harga BBM secara transparan dengan mengarahkan penerimaan tambahan untuk membantu kelompok masyarakat rentan.

Rencana kenaikan harga BBM berpotensi menjadi persoalan sensitif bagi pemerintah Iran mengingat kenaikan harga energi sebelumnya memicu gejolak sosial. Di tengah inflasi tinggi, pelemahan rial, perang, dan tekanan sanksi, kenaikan harga BBM dikhawatirkan semakin meningkatkan biaya hidup masyarakat sekaligus memperbesar tekanan terhadap perekonomian Iran.