Kredit UMKM Ditargetkan Tembus Rp2.000 Triliun, Awas Ancaman NPL
Pemerintah menargetkan alokasi kredit perbankan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkat menjadi Rp2.000 triliun dari posisi saat ini sekitar Rp1.500 triliun. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan dirinya mendapat mandat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendorong alokasi kredit UMKM tersebut.
"Saya diberikan mandat ataupun penugasan yang cukup agak berat namun pasti membahagiakan bagi UMKM, yaitu alokasi kredit perbankan yang Rp1.500 triliun ini nanti diminta untuk dinaikkan sampai Rp2.000 triliun oleh Kemenko Perekonomian," kata Maman dikutip Minggu (23/8/2026).
Menurut Maman, peningkatan kredit tersebut memang menjadi kabar baik bagi UMKM karena memperluas akses terhadap permodalan. Namun penyalurannya harus dilakukan secara tepat agar tambahan kredit tidak justru menimbulkan masalah.
Ia mengingatkan peningkatan kredit UMKM harus dibarengi pengelolaan pembiayaan dan pengamanan pasar domestik agar tidak berujung pada kenaikan non-performing loan (NPL) atau kredit macet. Baca Juga: BI Ungkap Kredit Macet UMKM Tembus 5,6, di Atas NPL Nasional
"Pada saat kita mendengar bahwa angka Rp1.500 triliun ini akan kita naikkan menjadi Rp2.000 triliun, tentunya kita semua senang sekali mendengarnya. Tetapi ingat pada saat angka Rp1.500 naik menjadi Rp2.000 triliun ini tidak dikelola secara baik, potensi untuk kenaikan NPL itu akan tinggi juga," paparnya.Maman menilai persoalan UMKM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pembiayaan. Akses pasar juga menjadi faktor penting yang menentukan kemampuan pelaku usaha mengembalikan pinjaman.
Baca Juga: BRI Salurkan Kredit UMKM Terbesar di Indonesia, Nilainya Rp1.137,84 Triliun
Dia menjelaskan, UMKM yang telah memperoleh pembiayaan hingga ratusan juta rupiah bahkan Rp1 miliar tetap dapat mengalami kredit macet apabila produk yang dihasilkan tidak terserap pasar.
"Mereka bisa produksi barang, mereka buat gelas, mereka buat baju, mereka bikin sepatu, mereka bikin sepatu yang bagus, sneaker, macem-macem udah dibuat sama mereka. Tapi pada saat mereka mau jual barangnya di pasar, gak laku. Akhirnya ujung-ujung kredit macet juga," tutur Maman.Menurut Maman, salah satu tantangan yang harus diselesaikan pemerintah adalah masuknya produk impor yang memenuhi pasar domestik. Kondisi tersebut dapat membuat produk UMKM dalam negeri kesulitan bersaing.
"Karena market domestik kita dipenuhi dengan barang-barang impor. Itu, itu juga menjadi salah satu tantangan yang harus kita selesaikan. Ini bukan PRnya perbankan, tapi PR kami, Kementerian UMKM dan beberapa instansi terkait untuk mengamankan market kita," lanjutnya.
Menteri Maman mengutarakan, peningkatan pembiayaan hingga Rp2.000 triliun akan sia-sia apabila UMKM tidak memiliki ruang untuk menjual produknya di pasar dalam negeri.
"Perlu ada afirmatif yang konkret keberpihakan terhadap pengamanan produk-produk dalam negeri dalam konteks pasar kita di dalam negeri. Karena nanti sebagus-bagus apapun perbankan kita gelontorkan pembiayaan, tapi kalau pada akhirnya UMKM nggak mampu jual barang, bangkrut juga itu UMKM," ungkapnya.
Maman juga menilai penguatan pasar domestik sama pentingnya dengan mendorong UMKM melakukan ekspor. Dia mengatakan pelaku UMKM tetap dipersilakan memperluas pasar ke luar negeri, tetapi pasar Indonesia juga harus menjadi ruang tumbuh bagi produk dalam negeri.
"Ekspor penting, tetapi tak kalah penting mengamankan pasar domestik kita. Jadi boleh silakan saja teman-teman UMKM mau ekspor, tapi jangan sampai kandang kita, tempat kita main, itu malah dikuasai oleh orang-orang dari luar juga," tandasnya.
