Arab Saudi menyatakan bahwa 13 negara secara resmi bergabung dengan koalisi pertahanan maritim multinasional. Hal ini menandai dimulainya operasional aliansi tersebut secara efektif di tengah meningkatnya ketegangan regional akibat perang yang melibatkan Iran serta ancaman yang terus bertambah terhadap pelayaran di sekitar Selat Hormuz dan Laut Merah.

Mampukah Aliansi Laut Merah Pimpinan Arab Saudi Menaklukkan Houthi dan Iran?

1. Dari 39 Negara, Hanya 13 Negara Resmi Bergabung

Kementerian Pertahanan Saudi menyebutkan bahwa 39 negara telah mengikuti pertemuan perencanaan ketiga koalisi di Jeddah, dan menggambarkan pertemuan tersebut sebagai langkah kunci menuju pengaktifan kekuatan multinasional itu.

"Jumlah negara yang menandatangani pernyataan bersama mencapai 15 negara, sementara 13 negara telah menyelesaikan prosedur nasional mereka, menandatangani piagam koalisi, dan secara resmi mengumumkan bergabungnya mereka," ungkap kementerian tersebut dalam pernyataan yang diunggah di platform X, dilansir Middle East Online.

"Ini merupakan peluncuran nyata koalisi menuju tahap pengaktifan secara kelembagaan dan operasional, sementara negara-negara lainnya terus menyelesaikan prosedur nasional yang diperlukan untuk bergabung dengan koalisi."

2. Dipimpin Iran dan Saudi

Kementerian tersebut menyatakan bahwa struktur kelembagaan koalisi juga terus berkembang; seorang perwira Saudi telah ditunjuk sebagai komandan, dan Pakistan telah menyepakati penunjukan wakil komandan untuk masa jabatan pertama.

Markas besar koalisi telah ditetapkan dan lambangnya telah disetujui, sementara kerangka kerja organisasi dan perencanaan serta dokumen acuan yang diperlukan untuk operasionalnya juga telah rampung disusun, ujar kementerian tersebut.Laksamana Muda Saudi, Abdullah bin Salem Al-Shehri, ditunjuk sebagai komandan koalisi pada tanggal 6 Agustus.

Perkembangan terbaru ini membuka jalan bagi para perwira dan personel dari negara-negara anggota untuk mulai bergabung dalam struktur komando dan staf koalisi, pusat koordinasi dan operasi maritim gabungan, serta pusat intelijen, kata kementerian tersebut.

Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan kemampuan operasional koalisi serta meningkatkan kesiapannya dalam melaksanakan misi pertahanan di wilayah tanggung jawabnya.

3. Menuju Koalisi Berkelanjutan

Kementerian tersebut menggambarkan transisi ini sebagai "langkah besar dalam membangun koalisi pertahanan maritim multinasional yang berkelanjutan," yang bertujuan untuk memperkuat keamanan maritim kolektif, melindungi kebebasan navigasi, serta menjaga jalur pelayaran internasional dan perairan strategis.

"Dengan banyaknya negara yang telah menyelesaikan prosedur nasional mereka serta badan-badan dan pimpinan koalisi yang mulai aktif, koalisi ini memasuki fase baru tindakan bersama—beralih dari tahap penyusunan kerangka kerja dan struktur menuju tahap aktivasi serta integrasi kemampuan negara-negara anggota—guna membuka jalan menuju kesiapan operasional dan pelaksanaan misi yang ditugaskan kepada koalisi," demikian pernyataan kementerian tersebut.

4. Ingin Menaklukkan Iran yang Mengendalikan Houthi

Peluncuran koalisi ini dilakukan di tengah meningkatnya tantangan keamanan pada jalur-jalur perairan strategis di kawasan tersebut, di mana Selat Hormuz muncul sebagai titik rawan utama dalam ketegangan antara Iran dan para pesaingnya, baik di tingkat regional maupun internasional.

Teheran telah berulang kali mengancam akan mengambil tindakan terhadap lalu lintas maritim di kawasan Teluk, sementara Selat Hormuz telah menjadi titik tekanan yang semakin krusial dalam konflik regional yang lebih luas. Jalur perairan ini merupakan urat nadi vital bagi pasokan energi global, sehingga gangguan apa pun berpotensi merugikan pasar minyak dan gas serta perdagangan internasional.Laut Merah dan Bab al-Mandab menghadapi tantangan keamanan yang berbeda namun saling terkait, menyusul serangan berulang terhadap kapal-kapal komersial yang dilakukan oleh kelompok Houthi asal Yaman yang berafiliasi dengan Iran. Serangan-serangan tersebut memaksa perusahaan pelayaran untuk mengalihkan rute kapal melalui Tanjung Harapan, yang berdampak pada peningkatan biaya dan waktu perjalanan yang lebih lama.

Berlatar belakang situasi tersebut, koalisi ini dibentuk untuk menyediakan kerangka kerja multinasional guna melindungi jalur pelayaran dan energi, berbagi informasi intelijen maritim, serta meningkatkan kemampuan negara-negara peserta dalam merespons ancaman terhadap kapal-kapal komersial.

5. Menjamin Kebebasan Navigasi

Arab Saudi dan 13 negara lainnya telah mengumumkan pada tanggal 30 Juli kesepakatan mereka untuk membentuk Koalisi Pertahanan Maritim Multinasional. Koalisi ini bertujuan untuk menjamin kebebasan navigasi serta melindungi perdagangan internasional dan jalur pasokan energi di Selat Bab al-Mandab, Laut Merah, dan Teluk Aden.

Pada saat itu, negara-negara tersebut menyetujui ketentuan pembentukan koalisi serta menyatakan dukungan terhadap pendiriannya.

Pengumuman terbaru ini menandai langkah lebih lanjut dalam mengubah komitmen politik tersebut menjadi sebuah struktur operasional.

Inisiatif ini juga merupakan bagian dari upaya lebih luas Arab Saudi untuk memperkuat pengaturan keamanan regional melalui kemitraan dan peningkatan koordinasi antarnegara.Penunjukan perwakilan Pakistan sebagai wakil komandan selama masa tugas pertama koalisi memiliki arti penting, mengingat partisipasi Islamabad—bersama dengan Arab Saudi dan Turki—dalam perjanjian pertahanan.

Kesepakatan tersebut mencerminkan upaya paralel untuk memperdalam koordinasi pertahanan di antara ketiga negara, sementara koalisi maritim memperluas pendekatan berbasis kemitraan yang sama ke ranah keamanan jalur perairan kawasan.

Bagi Riyadh, aliansi maritim yang tengah terbentuk ini menawarkan sarana untuk memperkuat perlindungan kolektif atas kepentingan bersama, sekaligus mengurangi kerentanan jalur perdagangan dan energi vital terhadap konflik regional.