Arah RAPBN 2027 Didorong Fokus Ciptakan Lapangan Kerja, Kerek Pendapatan Kelas Menengah

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyarankan agar arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 memprioritaskan penyelamatan masyarakat kelas menengah yang saat ini mengalami penurunan daya beli. Intervensi kebijakan belanja negara yang taktis dan tepat sasaran dipandang mendesak guna mengungkit kembali roda perekonomian nasional secara merata melalui pembukaan peluang kerja baru.

"Terutama mengatasi permasalahan ekonomi yang belum bisa diatasi sekarang adalah kelas menengah yang mengalami penurunan, jadi bagaimana belanja APBN ini diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, dan pada sektor-sektor yang bisa atau berkaitan dengan income dan pekerjaan kelas menengah," ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia M. Faisal saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Baca Juga:Fenomena Makan Tabungan Makin Eksis di RI, Banyak Kelas Menengah Jatuh Miskin

Faisal menekankan bahwa selain mengalokasikan anggaran untuk perlindungan kelas menengah, penyusunan RAPBN 2027 harus tetap menjaga ketahanan fiskal dengan mempertahankan defisit anggaran di bawah ambang batas 3 persen. Prinsip kehati-hatian ini teramat penting mengingat akumulasi beban cicilan pokok dan bunga utang negara kini melonjak signifikan pascapandemi.

Guna menghindari pembengkakan beban belanja langsung (direct spending), pemerintah disarankan merancang skema insentif non-belanja yang ramah bagi dunia usaha di sektor strategis. Langkah stimulan ini dapat diwujudkan melalui pemberian potongan pajak, penurunan tarif impor, hingga subsidi yang terarah agar kegiatan bisnis dapat kembali bergeliat.

Sejalan dengan upaya pengetatan anggaran, CORE Indonesia juga mengingatkan pentingnya efisiensi belanja negara dengan memangkas pos pengeluaran yang tidak mendesak serta meminimalkan risiko kebocoran alokasi APBN. Penataan belanja harus dipastikan memberi dampak nyata bagi penciptaan nilai tambah ekonomi masyarakat bawah dan menengah.Dari sisi penerimaan negara, pemerintah diimbau tidak mengenakan beban pajak berlebih pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih membutuhkan kelonggaran insentif untuk bertahan. Optimalisasi pendapatan negara sebaiknya difokuskan pada korporasi skala besar yang mencatatkan pertumbuhan laba signifikan.

Baca Juga:Tabungan Kelas Menengah Melambat, LPS Menyoroti Anomali Melejitnya Simpanan di Atas Rp5 MiliarFaisal menyebut, potensi pundi-pundi kas negara dapat diakselerasi dengan membidik korporasi yang meraup keuntungan tidak terduga (windfall profit) akibat dinamika komoditas global. Selain itu, pemetaan potensi pajak juga perlu menyasar raksasa bisnis digital dan perusahaan multinasional yang memanfaatkan ceruk pasar domestik secara masif.

"Dan juga sektor-sektor lain, usaha besar yang pada saat sekarang mungkin yang terkait dengan bisnis digital atau teknologi digital yang banyak mendapatkan keuntungan dari market atau multinasional," tutur Faisal.