Serikat Pekerja Dukung Restrukturisasi BUMN tapi Harus Hindari PHK
Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN-IRA) mendukung agenda besar restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang dilakukan pemerintah. Namun, serikat pekerja berharap restrukturisasi BUMN tidak memunculkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tetap menjaga hak-hak kesejahteraan pegawai BUMN.
Dukungan ini disampaikan Ketua Umum FSP BUMN-IRA, Sutisna saat perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sikapnya, Sutisna menegaskan bahwa rencana perampingan BUMN dari sekitar 1.077 entitas menjadi 200–300 entitas harus dilakukan secara hati-hati dan berkeadilan.
Menurutnya, restrukturisasi yang digagas oleh BP BUMN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berpotensi meningkatkan kinerja korporasi negara, namun tidak boleh mengorbankan tenaga kerja yang selama ini menjadi tulang punggung operasional.
"Penataan harus menghindari PHK dan tetap menjaga hak-hak kesejahteraan pekerja," kata Sutisna dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).
Tak hanya soal perlindungan tenaga kerja, FSP BUMN-IRA juga menyoroti isu integritas. Dalam momentum May Day tersebut, federasi menegaskan dukungan penuh terhadap pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN dan anak usahanya. Menurut Sutisna, praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan perusahaan dan masa depan pekerja beserta keluarganya.Selain itu, federasi mendesak agar pemerintah dan pengelola BUMN membuka ruang dialog yang inklusif dengan serikat pekerja. Mereka menilai, keterlibatan pekerja sebagai pemangku kepentingan utama merupakan kunci keberhasilan transformasi BUMN.
"Dialog adalah kebutuhan fundamental dalam hubungan industrial. Pekerja tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan," ujarnya.
Di sisi internal, FSP BUMN-IRA juga berkomitmen mendorong peningkatan profesionalisme dan produktivitas pekerja sebagai bagian dari kontribusi terhadap transformasi BUMN. Dengan posisi ini, serikat pekerja mencoba mengambil peran strategis, bukan sekadar mengkritik, tetapi juga menjadi mitra dalam proses reformasi.
