Pemerintah Diminta Lindungi Industri Konstruksi dari Lonjakan Harga Material dan Energi
Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta (KAMAJAYA) meminta pemerintah menyiapkan terobosan maupun kebijakan strategis pada sektor jasa konstruksi Indonesia yang terpengaruh disrupsi negatif akibat kondisi geopolitik global sebagai dampak krisis di Timur Tengah. Hal ini sangat ditunggu oleh pelaku sektor Industri Jasa Konstruksi Indonesia, tidak terkecuali kontraktor, konsultan, manufaktur konstruksi, vendor serta pelaku sektor jasa konstruksi Indonesia lainnya.
"Krisis Timur Tengah telah secara nyata memberi dampak negatif pada sektor jasa konstruksi Indonesia belakangan ini melalui lonjakan biaya bahan bangunan (baja, semen, dan material konstruksi pabrikan lainnya) serta ancaman melambungnya harga bahan bakar fosil akibat ketidakpastian stok global," ujar Ketua Umum Pengurus Pusat KAMAJAYA Desiderius Viby Indrayana dalam Studium Generale bertajuk" Market Outlook dan Potensi Disrupsi Industri Jasa Konstruksi 2026", pada Jumat (17/4/2026).
Baca Juga:Krisis Nafta Landa Jepang, Sektor Konstruksi dan Manufaktur Mulai Lumpuh
Menurut Viby, gangguan logistik dan melemahnya nilai tukar rupiah, semakin memicu kenaikan biaya transportasi, operasional, logistik serta potensi tertundanya penyelesaian proyek infrastruktur yang sedang berjalan serta indiksi perlambatan pertumbuhan industri jasa konstruksi secara keseluruhan.
Selama ini, pelaku sektor jasa konstruksi Indonesia khususnya yang berada dalam kegiatan konstruksi berbasis anggaran belanja negara dan daerah, berpegang pada berbagai kebijakan, regulasi dan insight dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum guna melaksanakan kegiatan teknis jasa konstruksinya, termasuk terkait sertifikasi perusahaan maupun sertifikasi tenaga ahlinya.
Ketua Umum Gabungan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (GATAKI) ini menekankan pentingnya pembahasan multi pihak mengenai Market Outlook Sektor Jasa Konstruksi Indonesia tahun 2026, khususnya pasca terjadinya disrupsi kondisi politik dan ekonomi global.
Viby menilai, para pelaku Jasa konstruksi Indonesia tentunya mengharap akan muncul segera solusi serta kebijakan solutif guna menjawab kondisi krisis sektor jasa konstruksi Indonesia saat ini bersamaan dengan telah aktifnya kepengurusan LPJK – Kementerian PU Periode 2025 -2029.
"Sebetulnya salah satu kunci guna mengatasi krisis sektor jasa konstruksi Indonesia yang disebabkan oleh konflik Timur Tengah diantaranya adalah dilakukannya diversifikasi rantai pasokan bahan bangunan, peningkatan efisiensi operasional proyek, serta penyediaan lindung nilai terhadap risiko energi/ nilai tukar. Sektor konstruksi harus mengantisipasi kenaikan harga material (besi, semen, material industri konstruksi) dan bahan bakar akibat lonjakan harga energi global," ujarnya.
Sementara itu, Ketua LPJK – Kementerian PU Periode 2025 – 2029 Insannul Kamil memastikan, pihaknya akan mendukung pembangunan infrastruktur strategis, efisiensi rantai pasok, dan penguatan fungsi pengawasan teknis berdasarkan Kepmen PU No. 123/KTPS/M/2026.Baca Juga:PTPP Perkuat Transformasi dan Fundamental Keuangan di Tengah Dinamika Industri
Selain itu, ia memaparkan program- program strategis LPJK guna meningkatkan kemandirian sektor Industri Jasa Konstruksi Indonesia. Program strategis LPJK akan difokuskan pada penguatan tata kelola jasa konstruksi, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi.
"Program ini tertuang dalam Renstra Kementerian PU 2025-2029 (Peraturan Menteri PU Nomor 4 Tahun 2025), yang bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur berkualitas, digitalisasi jasa konstruksi, serta memperkuat akreditasi dan penyetaraan tenaga kerja konstruksi, " kata Insannul Kamil.
Kesimpulan dari acara studium generale yang dimoderatori Ketua Umum Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia (ASTEKINDO), Iman Purwoto, serta didukung oleh PT Nindya Karya, PT. Juma Berlian Exim serta PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero ini, antara lain, Industri jasa konstruksi Indonesia pada 2026 diprediksi akan menghadapi tekanan signifikan akibat dampak geopolitik global, khususnya krisis perang di Timur Tengah.
Konflik tersebut dikhawatirkan akan memicu ketidakstabilan harga energi, kenaikan biaya logistik, serta fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar yang berimbas langsung pada meningkatnya biaya material konstruksi. Kondisi ini berpotensi menekan margin perusahaan serta memperlambat realisasi proyek, baik dari proyek pada sektor publik maupun private.
Di sisi lain, disrupsi industri jasa konstruksi juga akan dipengaruhi oleh adanya perubahan teknologi dan tuntutan efisiensi kerja di sektor jasa konstruksi. Digitalisasi konstruksi, penggunaan Building Information Modeling (BIM), serta otomatisasi menjadi faktor kunci yang tidak lagi bersifat opsional, melainkan kebutuhan untuk bertahan dan bersaing. Perusahaan yang lambat beradaptasi berisiko tertinggal.Namun, peluang kearah positif tetap terbuka.
Kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional, proyek strategis pemerintah, serta potensi investasi asing yang mencari alternatif pasar di luar wilayah konflik dapat menjadi pendorong pertumbuhan. Untuk itu, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemandirian industri dalam negeri Indonesia, termasuk penggunaan material lokal serta penguatan rantai pasok domestik.
Dengan demikian, industri jasa konstruksi Indonesia dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, dan resilien. Strategi mitigasi risiko, efisiensi operasional, serta akselerasi transformasi digital menjadi kunci utama dalam menghadapi ketidakpastian global sekaligus memanfaatkan peluang yang ada.
