ISI Ungkap 3 Alasan Indonesia Bergabung dengan Board of Peace
Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota Board of Peace (BoP), yang piagamnya ditandatangani di Davos, Swiss pada Januari 2026, dinilai merupakan langkah strategis untuk menghadirkan perdamaian di Gaza. Sebab, selama lebih dari 50 tahun telah terjadi kebuntuan diplomasi global dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Hal ini disampaikan Direktur Riset Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Ian Montrama dalam kegiatan Networking Iftar bersama jurnalis media nasional di Jakarta, Kamis (26/2/2026). Menurutnya, ada tiga pertimbangan fundamental Indonesia bergabung dengan BoP bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pertama, langkah strategis itu merupakan implementasi dari amanat konstitusi yang tercantum dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
"Kedua, telah terjadi kebuntuan diplomasi global dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. BoP ini menjadi terobosan baru mengingat 119 resolusi PBB sejak tahun 1965 terbukti gagal mencapai perdamaian nyata bagi Palestina," kata Ian Montrama.
Pertimbangan ketiga, kata Ian, adalah kebutuhan akan solusi instan untuk menghentikan bencana kemanusiaan dan genosida di Gaza yang tidak dapat ditunda lagi."Langkah BoP ini merupakan instrumen konkret untuk mengawal two-state solution sekaligus menjaga keseimbangan agar diplomasi global tidak didominasi oleh kekuatan tunggal," ujarnya.
Komitmen Indonesia menghadirkan perdamaian di Gaza, kata Ian, juga dipertegas melalui pengiriman 8.000 personel dalam misi Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza. Apalagi Indonesia dipercaya sebagai Wakil Komandan Operasi.
Sementara itu, Dewan Penasihat ISI, Muhammad Hadianto menjelaskan, saat ini telah terjadi pergeseran geopolitik menuju realisme yang menuntut Indonesia memperkuat "Autonomi Strategis" guna menjaga kelangsungan negara (state survival). Karena itu ia menekankan bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
"Diplomasi tanpa topangan kekuatan militer akan melemahkan posisi Indonesia. Meskipun aliansi kini menjadi prasyarat dalam situasi dunia yang fluktuatif, hal tersebut harus dipahami secara kontekstual dan tetap berbasis pada pragmatisme tujuan nasional," katanya.
Di sektor pertahanan domestik, ISI menyoroti transformasi menuju budaya maritim yang lebih kuat melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk menjaga kedaulatan, khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Natuna.Langkah tersebut diperkuat dengan pengembangan Batalyon Teritorial Penyangga (BTP) berbasis sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Konsep ini diarahkan untuk menyiapkan wilayah logistik pertahanan di tingkat daerah, mencakup sektor kesehatan hingga pertanian.
Sementara itu, dalam aspek ekonomi strategis, ISI menyoroti keberhasilan Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang mengamankan tarif 0 persen untuk 1.819 pos tarif produk unggulan nasional.
Diversifikasi kerja sama perdagangan serta penguatan industri pertahanan melalui skema Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dinilai penting untuk menghindari ketergantungan pada satu pemasok di tengah rivalitas kekuatan besar.
