Seskab Teddy Pastikan Guru Tak Diabaikan, Sebut Insentif Naik dan Tunjangan Ditambah

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menanggapi narasi yang menyebut guru-guru di Indonesia tidak diperhatikan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, pemerintah pusat tetap memberikan dukungan, termasuk insentif bagi guru honorer di daerah.

“Ada lagi yang bilang guru-guru tidak diperhatikan. Faktanya ada tiga. Pertama, mengenai guru honorer. Secara kewenangan, guru honorer itu berada di bawah pemerintah daerah,” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2/2026).

“Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Insentif itu bukan gaji, melainkan tambahan. Dari 2005 sampai 2025 ada insentif, dan baru naik di zaman Presiden Prabowo menjadi Rp400 ribu,” sambungnya.

Selain itu, Teddy menyebut terdapat kenaikan tunjangan bagi guru non-ASN.

“Kedua, ada tunjangan guru non-ASN. Dari Rp1,5 juta tahun lalu naik menjadi Rp2 juta,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan perubahan mekanisme penyaluran tunjangan.

“Dulu pemberian tunjangan melalui transfer ke daerah. Tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan langsung diberikan kepada gurunya. Dan itu sudah berjalan,” kata Teddy.

Sebelumnya, Teddy juga merespons narasi yang menyebut anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengurangi anggaran pendidikan. Ia menegaskan anggapan tersebut keliru.

“Saya ingin meluruskan narasi yang keliru. Ada pihak yang menyampaikan program makan bergizi gratis mengurangi anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai dan guru tidak diperhatikan. Itu narasi yang keliru,” tegasnya.

Menurut Teddy, program MBG bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari sisi anggaran, kebijakan tersebut telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama DPR, termasuk di Badan Anggaran (Banggar).

“Kemudian pertanyaannya, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak,” ujarnya.

Teddy menegaskan tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang dihentikan. Justru, kata dia, sejumlah program ditambah.

“Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada Program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan Sekolah Rakyat untuk anak-anak yang putus sekolah atau belum pernah sekolah,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga melakukan renovasi sekolah rusak.

“Di tahun 2025 saja sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun,” ungkap Teddy.

Ia menambahkan, pemerintah juga mendistribusikan 280.000 unit TV digital untuk pembelajaran di 280.000 sekolah sepanjang 2025, dan jumlah tersebut akan ditingkatkan tahun ini.

“Belum lagi ada Sekolah Garuda, sekolah terintegrasi, serta pembangunan kampus-kampus baru yang sedang berjalan. Jadi, tidak ada program yang dihentikan. Semua berjalan dan bahkan ditambah,” pungkasnya.