Menteri PPPA: Pembalut Harus Aman, Layak, dan Terjangkau bagi Semua Perempuan

JAKARTA - Pembalut bukan sekadar kebutuhan bulanan, melainkan bagian dari pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan. Karena itu, akses terhadap produk menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa produk sanitasi menstruasi merupakan kebutuhan dasar perempuan yang tidak bisa diabaikan. Terlebih, menstruasi merupakan proses biologis alami yang dialami secara rutin.

Menurut Arifah, ketersediaan produk menstruasi yang layak turut memengaruhi kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan perempuan. Akses yang memadai juga membantu perempuan tetap menjalani aktivitas sehari-hari dengan aman dan bermartabat.

“Menstruasi merupakan proses biologis alami yang menjadi bagian dari siklus reproduksi perempuan yang dialami secara rutin dan tidak dapat dihindari. Dengan demikian, dibutuhkan dukungan dari banyak pihak terkait ketersediaan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau, khususnya untuk mereka yang berasal dari kelompok sosial ekonomi rentan ke bawah,” kata Arifah dalam keterangan resmi, Sabtu (31/10/2026).

Salah satu hal yang disoroti Arifah adalah akses produk menstruasi bagi perempuan dari kelompok sosial ekonomi rentan. Bagi kelompok ini, keterjangkauan harga menjadi faktor penting agar kebutuhan menstruasi tetap dapat terpenuhi.

Ia menilai setiap perempuan berhak memperoleh produk sanitasi menstruasi yang aman dan layak, tanpa terkendala kondisi ekonomi.

Karena itu, Kementerian PPPA mendorong agar kebutuhan spesifik perempuan ikut diperhitungkan dalam perumusan kebijakan lintas sektor. Prinsip keadilan gender dan dampak kebijakan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar perempuan dinilai perlu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.

Arifah berharap kebijakan terkait produk sanitasi menstruasi dapat mengakomodasi perspektif gender dan memastikan akses yang lebih setara terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi.

Menurutnya, perhatian terhadap kebutuhan menstruasi bukan hanya persoalan kesehatan individu. Hal ini juga berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung kesejahteraan perempuan.

“Sudah sepatutnya kita membangun kepedulian bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang aman, layak dan terjangkau. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan perempuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemenuhan kebutuhan dasar perempuan dapat membantu mereka hidup sehat, aman, produktif, dan bermartabat.

Kementerian PPPA pun menyatakan akan terus mendorong agar kebutuhan perempuan menjadi pertimbangan dalam kebijakan pemerintah. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga mendapat dukungan dari berbagai pihak.