2.500 Mahasiswa Siap Gelar Aksi di Bundaran HI Besok, Ini Lima Tuntutannya
JAKARTA - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gerakan mahasiswa diperkirakan bakal memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026).
Aksi massa yang dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB tersebut mengusung panggung tuntutan bertajuk #IndonesiaSadar dengan menyuarakan "Lima Perintah Rakyat" (LAPAR).
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan mengatakan, rencana pengerahan massa tersebut. Ia menyebutkan bahwa estimasi massa yang turun ke jalan diperkirakan mencapai 2.500 orang pada puncak aksi.
"Kami memperkirakan sekitar 2.500 mahasiswa dan elemen masyarakat akan memenuhi kawasan Bundaran HI mulai pukul dua siang esok. Aksi #IndonesiaSadar ini membawa 'Lima Perintah Rakyat' atau LAPAR sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas serangkaian kebijakan dan kondisi negara yang makin menjauh dari kepentingan publik," tegas Namora saat dikonfirmasi, Selasa (27/10/2026).
Namora membeberkan lima poin utama tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi esok hari.
Pertama, penetapan bencana nasional dan pengusutan korporasi lingkungan. Mahasiswa mendorong pemerintah segera menetapkan status bencana nasional atas pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan, Sumatra, Papua, serta daerah lainnya.
Mahasiswa menuntut diadilinya korporasi pemicu kerusakan gambut dan percepatan integrasi tata kelola lahan melalui One Map Policy yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat demi transisi energi yang adil.
Kedua, evaluasi APBN dan penghentian program politik populis. Kritik tajam disorotkan pada alokasi anggaran RAPBN 2027, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp240,2 triliun yang memakan 29 anggaran pendidikan, serta program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mahasiswa menilai program-program ini memboroskan uang negara dan justru mengorbankan masyarakat desa, anak-anak, hingga ibu hamil.
Ketiga, penurunan biaya pendidikan, akses layanan dasar, dan lapangan kerja berkualitas. Poin ini menyoroti ketimpangan akses pendidikan tinggi antara kota dan desa, serta kualitas lapangan kerja yang dinilai belum memadai. Desakan ini disampaikan bertepatan dengan momentum pembahasan revisi UU Sisdiknas di Baleg DPR, di samping tuntutan pemenuhan layanan dasar, seperti pemerataan dokter puskesmas dan akses air minum perpipaan.
Keempat, pemberantasan KKN dan reformasi hukum. Mahasiswa menolak penyalahgunaan hukum (abuse of power) untuk kepentingan penguasa. Pembentukan regulasi seperti UU TNI, KUHAP, hingga UU P2SK dinilai minim partisipasi publik yang bermakna dan melanggengkan praktik KKN, yang tecermin dari anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia ke peringkat 109.
Kelima, pengembalian kebebasan bersuara, penuntasan HAM, dan penghentian militerisasi. Mahasiswa mendorong penghentian kriminalisasi terhadap warga sipil, penuntasan 17 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, serta penghentian militerisasi di ruang-ruang sipil demi menjaga kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi.
Namora menegaskan, bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan moral atas nama keadilan bagi masyarakat yang tertindas.
"Atas nama cinta dan perjuangan mereka yang tertindas serta dibungkam, kami hadir untuk menuntut komitmen nyata dari pemerintah. Pesan kami tegas: Tepati atau Pergi!" pungkasnya.
Pihak aliansi mengimbau seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban umum dan kondusivitas selama menyampaikan aspirasi di lapangan.
