Dua Tahun Prabowo - Gibran, Kinerja Sektor Hukum Tunjukkan Tren Positif

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto genap memasuki dua tahun masa kerja. Dalam dua tahun pertama, berbagai program prioritas dan pembangunan terus dijalankan dan menunjukkan perkembangan positif.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Studi Hukum Pemerintahan dan Antikorupsi (Pushan) Oce Madril mengatakan, perkembangan positif tersebut utamanya ditopang oleh dukungan politik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Kalau sektor hukum, kita kasih skor delapan. Kalau kita berbicara penegakan hukum, yang penting itu dukungan politik, apalagi di negara demokrasi yang mungkin belum terlalu dewasa," ujar Oce Madril dalam dalam sebuah diskusi bertajuk 'Menakar Kinerja Sektor Hukum Pasca 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran' di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini melanjutkan, dukungan politik dari pimpinan tertinggi negara menjadi faktor penting dalam pemberantasan korupsi, terlebih mengingat penanganan perkara dapat bersinggungan dengan kepentingan politik, bisnis, dan kekuasaan.

Dukungan politik yang tegas dari presiden dapat memberikan pesan kepada aparat penegak hukum bahwa pemerintah tidak akan melindungi pihak-pihak yang terlibat korupsi.

‘’Selama dua tahun terakhir, Prabowo menunjukkan dukungan politik terhadap penegakan hukum melalui berbagai pernyataan yang menegaskan penolakan terhadap korupsi,’’ujarnya.

Selain itu, dia melihat relatif tidak ada intervensi terhadap penegakan hukum. Dukungan politik demikian diharapkan terus dipertahankan dalam tiga tahun mendatang. Konsistensi dukungan diperlukan agar aparat penegak hukum tetap leluasa menangani perkara, termasuk yang melibatkan aktor politik dan bisnis.

"Kalau tidak diberikan pesan tegas itu memang dianggap nanti pemerintahannya lembek. Berikutnya, tentu harus bertransformasi menjadi gerakan," kata dia.

Namun demikian, dia mencatat setidaknya ada lima tantangan agenda sektor hukum ke depan. Diantaranya penindakan korupsi sektor strategis, seperti pertambangan, sektor keuangan, dan mafia hukum.

Dalam konteks ini, Oce menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dukungan politik terhadap pemberantasan korupsi.

‘’Selanjutnya reformasi kelembagaan. Pemerintah perlu menyusun paket kebijakan reformasi kelembagaan, terutama di kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan, untuk mencegah terulangnya berbagai persoalan penegak hukum.

"Saya yakin ini mungkin sudah dikerjakan oleh pemerintah, tetapi kita ingin ini menjadi alat evaluasi karena sepertinya potensi korupsi atau penyalahgunaan di sektor publik itu masih tinggi," pungkasnya.