DEN: Kualitas MBG Sangat Baik, 95 Persen Siswa Makin Semangat Belajar
JAKARTA - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang mulai dilakukan sejak September 2025, semangat belajar siswa penerima MBG meningkat, jika kualitas menunya sangat baik.
Susenas tersebut mengcover seluruh Indonesia, antara lain menyoroti outcome program MBG terhadap absensi siswa di sekolah, semangat belajar dan rasa laparnya.
"Terkait dengan studi kami terkait MBG. jadi kami memberikan saran-saran. Terlepas dari segala kekurangan yang dialami program MBG, kami melihat temuannya cukup menarik. Jadi, kalau kita lihat absensi siswa, penerima MBG itu jarang absen dibandingkan dengan nonpenerima MBG. Bahkan, sebenarnya gap-nya cukup besar, terutama di desil 1 yang paling miskin," kata Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat dalam konferensi pers usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
"Jadi, ketika dia nonpenerima MBG, dia akan sering absen. Sementara kalau penerima MBG, dia akan relatif tidak absen ke sekolah. dan ini semakin tinggi berkurangnya absen seiring dengan intensitas penerima MBG di sekolah. Saya kira ini satu hal yang positif," sambungnya.
Firman menjelaskan, semangat belajar penerima MBG meningkat, ketika kualitas menunya baik. Ketika kualitas menunya sangat baik, "95 persen siswa penerima MBG mengatakan semangat belajarnya lebih tinggi. Tapi ketika kualitas menunya jelek, angkanya drop sangat rendah," katanya.
"Artinya memang, salah satu rekomendasi kami ke Bapak Presiden yang tadi kami sampaikan, perlu diperhatikan kualitas menu MBG karena ini berkorelasi dengan rasa lapar dan semangat belajar anak di sekolah," jelas Firman.
Di sisi lain, Firman mengaku berdasarkan data September 2026, sebaran distribusi penerima MBG masih terkonsentrasi lebih tinggi di perkotaan dibandingkan pedesaan.
"Masih lebih banyak siswa kaya yang menerima, dibanding siswa miskin. Artinya, perlu ada prioritas yang lebih baik, terutama untuk daerah 3T, daerah pedesaan, dan masyarakat miskin," tukasnya.
