Pemimpin Negara dengan Bayaran Tertinggi di Dunia Terima Kenaikan Gaji Rp19,3 M

SINGAPURA – Pemerintah Singapura menyatakan akan menaikkan gaji tahunan para menteri dan pejabat lainnya, termasuk perdana menteri yang merupakan pemimpin politik dengan bayaran tertinggi di dunia.

Lawrence Wong akan menerima kenaikan sebesar SGD1,4 juta (Rp19,39 miliar) dalam paket gaji tahunannya. Ia menyatakan akan menyumbangkan kenaikan gaji ini untuk kegiatan amal selama lima tahun ke depan.

Wong mengatakan bahwa menaikkan gaji menteri diperlukan untuk menarik talenta yang lebih baik. Pemerintah sebelumnya berpendapat bahwa pemberian gaji tinggi kepada menteri dapat mencegah korupsi.

Namun, langkah ini menuai kritik di Singapura, di mana terdapat kekhawatiran mendalam mengenai keamanan kerja dan kenaikan biaya hidup.

Bahkan sebelum kenaikan gaji tersebut berlaku, Wong sudah menjadi pemimpin dunia dengan bayaran tertinggi.

Saat ini ia menerima gaji tahunan sebesar SGD2,2 juta, dan kini gajinya akan naik lebih dari 60 menjadi SGD3,6 juta (Rp49,87 miliar).

Di urutan berikutnya adalah Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee, yang berpenghasilan sekitar USD719.000, diikuti oleh Presiden Swiss Guy Parmelin dengan USD606.000.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpenghasilan USD400.000 per tahun, sementara PM Inggris Andy Burnham menerima USD230.000.

Pada Selasa (8/9/2026), Wong mengakui bahwa gaji para menteri Singapura telah menuai sorotan karena nilainya jauh melampaui penghasilan sebagian besar warga. Pendapatan bulanan median di negara tersebut adalah SGD5.775.

Namun, ia berpendapat bahwa dirinya menghadapi kesulitan dalam meyakinkan para pemimpin bisnis dan pejabat tinggi sipil untuk terjun ke dunia politik.

Meskipun pemerintah tidak dapat menandingi penghasilan yang diperoleh sebagian dari mereka, "kami tidak menetapkan hambatan finansial yang terlalu tinggi" yang membuat mereka enggan meninggalkan karier demi terjun ke politik, ujarnya.

"Secara keseluruhan, saya yakin hal ini akan memberikan peluang yang lebih baik bagi saya dan para perdana menteri di masa mendatang untuk membujuk warga Singapura yang kompeten agar bersedia tampil, serta membentuk tim yang sekuat mungkin bagi Singapura," katanya.

Saat ini, paket gaji pokok para menteri berkisar di angka SGD1,1 juta. Dengan skema penggajian yang baru, angka tersebut akan meningkat menjadi sekitar SGD1,2 juta, demikian diwartakan BBC.

Akan tetapi, Wong memperkirakan sebagian besar menteri tersebut akan menerima jumlah yang lebih besar lagi—sekitar SGD1,35 juta—menjelang akhir masa jabatan pemerintah saat ini, mengingat gaji akan meningkat berdasarkan kinerja.

Sebagian dari paket gaji mereka ditentukan oleh pencapaian negara dalam memenuhi target-target tertentu terkait tingkat pengangguran, pertumbuhan pendapatan, dan pertumbuhan PDB.

Isu mengenai gaji tinggi para menteri Singapura telah lama menjadi sasaran kritik tajam yang ditujukan kepada partai berkuasa, People's Action Party (PAP), yang telah memimpin negara tersebut sejak masa kemerdekaan.

Dalam pemilihan umum penting tahun 2011, PAP mencatat perolehan suara terendah dalam beberapa dekade, yang sebagian dipicu oleh ketidakpuasan pemilih terhadap gaji menteri serta kebijakan imigrasi. Tahun berikutnya, pemerintah memangkas gaji para menteri.

Pendahulu Wong, Lee Hsien Loong, juga pernah berjanji untuk menyumbangkan kenaikan gajinya untuk kegiatan amal selama beberapa tahun, dimulai pada tahun 2007.

Selama bertahun-tahun, pemerintah kerap menyoroti minimnya praktik korupsi—Singapura secara konsisten menempati peringkat atas dalam Indeks Persepsi Korupsi tahunan Transparency International—sebagai bukti bahwa sistem penggajian menteri berjalan efektif, dengan argumen bahwa sistem tersebut mengurangi godaan bagi menteri untuk menerima suap.

Namun, di negara di mana pendapatan rata-rata jauh di bawah angka-angka tersebut, isu ini terus memicu ketidakpuasan, dan pengumuman terbaru ini pun tidak terkecuali.

Pada hari Selasa, banyak warganet melontarkan komentar yang mengkritik kenaikan gaji tersebut; mereka menganggap langkah itu menunjukkan ketidakpekaan terhadap situasi saat ini, terutama di tengah kekhawatiran mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), lapangan kerja bagi lulusan baru, dan inflasi.

Menurut data pemerintah, angka PHK di Singapura mencapai tingkat tertinggi dalam lebih dari lima tahun pada kuartal terakhir.

Meski demikian, ada pula pihak yang mendukung langkah tersebut, dengan alasan bahwa negara membutuhkan sosok-sosok "terbaik dari yang terbaik" untuk menjalankan pemerintahan.