Kemendagri Perketat Pengawasan Kinerja, Serapan Anggaran Ditjen Polpum Jadi Sorotan
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penyerapan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengendalian internal guna mengukur capaian kinerja, mempercepat realisasi program prioritas, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang perlu segera diselesaikan sebelum memasuki Triwulan III.
Selain mengevaluasi capaian kinerja, forum tersebut juga menjadi wadah memperkuat koordinasi antarsatuan kerja agar pelaksanaan program di bidang politik dan pemerintahan umum berjalan lebih terintegrasi dan akuntabel.
Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra Paharuddin menegaskan, evaluasi berkala merupakan instrumen penting untuk memastikan arah kebijakan dan penggunaan anggaran tetap berada di jalur yang telah ditetapkan.
"Evaluasi berkala ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen pengendalian kinerja yang sangat krusial. Melalui pemantauan ini, kami berkomitmen untuk mempercepat penyerapan anggaran secara transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi tata kelola pemerintahan umum di seluruh wilayah Indonesia," ujar Andi Baso, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, hasil evaluasi Triwulan II akan menjadi dasar penyusunan strategi pada Triwulan III agar target kinerja dan realisasi anggaran dapat dicapai secara optimal.
Kemendagri berharap penguatan pengawasan dan evaluasi secara berkala mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat.
