OJK: Pengaturan Free Float 15 Persen Bakal Tekan Aksi Saham Gorengan

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menilai presentasi porsi kepemilikan saham masyarakat atau free float menjadi 15 persen akan menekan aksi saham-saham gorengan yang sebelumnya menjadi Perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dia menjelaskan, dengan meningkatnya porsi kepemilikan saham publik ini akan menambah likuiditas di pasar saham. Bandingkan dengan kondisi sebelumnya dengan aturan free float 5 persen, yang membuat beberapa pihak lebih mudah untuk mendominasi transaksi di pasar.

"Keinginan untuk memperbesar jumlah minimum saham free float itu akan menambah likuiditas di pasar. Sehingga satu atau dua pihak, semata-mata masuk untuk membeli dan menjual saham dan bisa mempengaruhi karena likuiditas kecil itu bisa diminimalisir. Itu mungkin istilah yang dimaksudkan Menteri Keuangan," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (29/1/2026).

Mahendra mengatakan, pelonggaran batas free float menjadi 15 persen ini juga menjadi salah satu rekomendasi dari lembaga penyedia indeks global MSCI (Morgan Stanley Capital International). Sehingga bursa saham di Indonesia mengikuti ketentuan yang berlaku di bursa saham dunia.

"Memang kalau kembali ke diskusi mengenai MSCI, hal ini sebelumnya diserahkan ke masing-masing bursa, tapi terkait penjelasan MSCI terakhir, ia ingin memastikan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan standar internasional," tambahnya.

Mahendra mengatakan, free float 15 persen akan berlaku mulai bulan depan. Baik untuk perusahaan yang sudah melantai di bursa efek, maupun yang akan melaksanakan IPO. Self-Regulatory Organization (SRO) nantinya akan menyusun aturan yang lebih mendetail mengenai ketentuan baru tersebut.

Sekaligus, Mahendra mendorong bagi para perusahaan tercatat untuk melakukan penyesuaian porsi kepemilikan saham publik. Ia menegaskan, bakal memberikan sanksi apabila perusahaan tidak menjalankan aturan terbaru.

"SRO, akan menerbitkan aturan untuk free flow, minimal 15 persen, yang akan dilakukan dalam waktu dekat, dan dengan transparansi yang baik," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti trading halt Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat penurunan tajam 8 persen pada perdagangan Rabu 28 Januari 2026. Hal ini terjadi lantaran MSCI menilai bursa saham di Indonesia kurang transparan, sehingga membekukan sementara rebalancing saham-saham Indonesia pada Februari sampai Mei 2026.

"Kan saya bilang dari pertama itu, waktu saya di bursa kan. Dia minta insentif, saya bilang perbaiki pasar saham dari ulah para penggoreng saham. Sebetulnya arahnya ke situ. Cuman kemarin mereka geraknya agak pelan atau mungkin masih dalam plan mereka," kata Purbaya.