AHY Sebut Perbaikan Infrastruktur Bencana Sumatera Tak Boleh Asal Cepat, Ini Alasannya
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan perbaikan infrastruktur pasca banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak boleh asal cepat.
Dia mengungkap bahwa seusai arahan Presiden Prabowo Subianto, perbaikan harus dilakukan dengan hitung-hitungan yang matang, tidak terburu-buru, serta mengedepankan kualitas dan juga keberlanjutan saat mengeksekusinya di lapangan.
“Presiden menginstruksikan seluruh Kementerian/Lembaga semua untuk menghitung, mempersiapkan dengan baik, dan segera mengeksekusi di lapangan," kata Menko AHY di Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, dikutip Kamis (11/12/2025).
"Tidak boleh asal cepat dan grasa grusu. Membangun kembali juga bukan berarti yang penting cepat, melainkan kualitasnya juga harus bagus. Jangan sampai kemudian juga tetap rentan terhadap bencana di kemudian hari,” jelasnya.
Terbaru, Menko AHY mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp50 triliun.
“Kalkulasi awalnya anggaran sekira Rp50 triliun. Tapi ini kalkulasi awal, tidak bisa dikatakan definitif karena terus berkembang. Data terus update, BNPB dan semua mengupdate juga,” ungkapnya.
Berdasarkan data BNPB dan Kementerian PUPR per 8 Desember 2025, terdapat 52 kabupaten kota terdampak yang tersebar 18 di Aceh, 18 di Sumut dan 16 di Sumbar. Korban jiwa mencapai 961 orang meninggal, 234 hilang, serta lebih dari 5.000 orang terluka.
Total 1 juta warga kini terpaksa mengungsi. Banjir juga berdampak kerusakan pada 1,2 ribu fasilitas umum, 199 fasilitas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, 435 jembatan, 259 akses terdampak, 163 akses putus, 101 jalan putus dan 62 jembatan terputus.
Selain itu, tercatat 156,5 ribu rumah rusak dengan 143,427 rusak berat, 2,298 rusak sedang dan 10,808 rusak ringan.
Menko AHY menjelaskan bahwa kerusakan paling parah terjadi pada infrastruktur transportasi darat. Banyak jalan terputus akibat amblas diterjang banjir atau longsor, serta ratusan jembatan yang runtuh hingga mengisolasi sejumlah wilayah.
Dia menegaskan bahwa setelah masa tanggap darurat yang baru saja diperpanjang 14 hari, pemerintah akan masuk ke tahap penting, yaitu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Di sinilah membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami disuruh menghitung dan mempersiapkan dengan baik, dan tentunya segera mengeksekusi di lapangan,” jelasnya.
