DPR Puji Penangkapan Mafia BBM di Riau, Desak Polisi Usut hingga Bandarnya

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Dewi Juliani, mendesak Polda Riau mengusut tuntas jaringan mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga ke pemasok dan penadah. Desakan ini disampaikan menyusul penangkapan puluhan orang terkait dugaan penyelewengan BBM bersubsidi dalam sepekan terakhir.

Dewi mengapresiasi langkah Polda Riau beserta jajaran dalam mengungkap kasus tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga harus menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi bagian dari jaringan distribusi ilegal.

"Saya mengapresiasi langkah Polda Riau dan jajaran. Tetapi, pengusutan jangan berhenti pada pelaku yang ditangkap. Telusuri sampai ke akar-akarnya agar jaringan mafia BBM benar-benar diberantas," tegas Dewi, Minggu (25/10/2026).

Menurut Dewi, pengungkapan kasus ini penting untuk menjawab keluhan masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan BBM, terutama solar bersubsidi. Padahal, Pertamina telah menyalurkan BBM sesuai kuota yang ditetapkan.

Kondisi tersebut terlihat dari antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dalam rantai distribusi BBM bersubsidi.

"Pertamina telah menyalurkan BBM sesuai kuota, tetapi masyarakat masih sulit mendapatkannya. Dengan terungkapnya mafia BBM ini, semoga keluhan masyarakat terkait ketersediaan BBM dapat terjawab," ujarnya.

Dewi juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan dugaan penimbunan, pengangkutan, maupun penjualan BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan kepada kepolisian. Menurutnya, informasi dari masyarakat dapat membantu aparat mengidentifikasi praktik penyalahgunaan BBM.

"Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Namun, laporan harus berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan agar membantu aparat mengungkap titik-titik penyalahgunaan BBM," katanya.

Ia menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan kebutuhan penting masyarakat sekaligus penunjang aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pengawasan distribusi dan penindakan terhadap pelaku harus dilakukan secara menyeluruh agar subsidi tidak disalahgunakan untuk mencari keuntungan pribadi.

"Jangan sampai hari ini pelakunya ditangkap, tetapi besok muncul pelaku baru dengan modus yang sama. Persoalan ini harus diselesaikan tuntas, bukan sekadar penindakan sesaat," ujarnya.

Dewi berharap pengusutan tuntas kasus tersebut dapat memberikan efek jera sekaligus memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat dan pelaku usaha yang berhak, khususnya mereka yang bergantung pada pasokan solar.

"Yang paling penting, masyarakat jangan terus dirugikan. BBM subsidi harus tepat sasaran dan tidak boleh dikuasai pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan melanggar hukum," pungkasnya.