Ketika Suara Guru Bertemu Data PISA

Putri Sasalia S, M.PdMahasiswa Doktoral Teknologi Pendidikan UNESA

“APAyang sebenarnya dibutuhkan sekolah dari sebuah kurikulum?” Pertanyaan ini tidak cukup dijawab dari dokumen kebijakan. Jawabannya juga perlu didengar dari guru yang setiap hari berhadapan langsung dengan peserta didik di ruang kelas.

Hasil wawancara yang telah saya lakukan menunjukkan data pendapat 15 guru dari berbagai sekolah dan daerah yang ada di Indonesia memberikan gambaran menarik. Ketika ditanya kurikulum yang paling memudahkan dalam merancang pembelajaran, 9 guru atau 60 memilih Kurikulum Merdeka. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, 8 guru atau 53,3 memilih Kurikulum Merdeka.

Kecenderungan tersebut semakin terlihat pada aspek fleksibilitas. Sebanyak 10 guru atau 66,7 menilai Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan terbesar dalam memilih metode dan strategi pembelajaran. Bahkan, 11 guru atau 73,3menyatakan Kurikulum Merdeka paling memudahkan guru menyesuaikan pembelajaran dengan perbedaan kemampuan peserta didik.

Dukungan terhadap teknologi juga sangat kuat. Sebanyak 12 guru atau 80 memilih Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang paling mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Angka yang sama, 80, juga memilihnya sebagai kurikulum yang paling mendukung pengembangan kreativitas peserta didik.Lebih jauh, 10 dari 15 guru atau 66,7 menilai Kurikulum Merdeka paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Sementara itu, 13 guru atau 86,7 menilai Kurikulum Merdeka paling sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah seorang guru menyampaikan secara langsung, “Guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan silabus, materi pelajaran lebih relevan dengan kebutuhan nyata, guru dituntun lebih kreatif dan inovatif dalam merancang metode pembelajaran sesuai dengan lingkungan tempat peserta didik tinggal.” Guru lainnya menyatakan bahwa melalui Kurikulum Merdeka, dirinya lebih leluasa mengembangkan kreativitas dalam menyusun media pembelajaran dan menyesuaikannya dengan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda.

Namun, suara guru tersebut perlu kita pertemukan dengan cermin lain, yaitu hasil PISA 2025. PISA mengukur kemampuan siswa usia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains. Penilaiannya tidak sekadar menguji hafalan, tetapi melihat kemampuan menggunakan pengetahuan untuk menghadapi persoalan kehidupan nyata.

Hasil PISA 2025 menunjukkan Indonesia memperoleh skor 364 dalam matematika, 365 dalam membaca, dan 389 dalam sains. Dalam matematika, hanya sekitar 17 siswa Indonesia yang mencapai Level 2 atau lebih tinggi. Level 2 berarti siswa Indonesia hanya dapat memahami dan menerapkan matematika dasar dalam situasi sederhana. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan numerasi masih menjadi pekerjaan besar bagi pendidikan Indonesia.

Lalu pertanyaan yang akan muncul, “apakah Kurikulum Merdeka sudah mendukung tuntutan PISA?”Secara prinsip, jawabannya sudah. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran, mengembangkan kreativitas, memanfaatkan teknologi, dan menghubungkan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Hal tersebut memiliki titik temu dengan tuntutan PISA yang menekankan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Namun, hasil PISA menunjukkan bahwa arah kebijakan belum otomatis menjadi hasil belajar yang kuat. Dalam matematika, siswa tidak cukup hanya mampu menghitung.

Mereka harus mampu membaca data, memahami situasi, memilih strategi, menyelesaikan masalah, dan menjelaskan alasan dari jawabannya. Dalam membaca, siswa perlu memahami, membandingkan, dan mengevaluasi informasi. Dalam sains, siswa perlu menggunakan bukti untuk menjelaskan fenomena.

Karena itu, persoalannya bukan sekadar “Kurikulum mana yang terbaik?”, melainkan “Sejauh mana kurikulum tersebut benar-benar hidup di ruang kelas?” Data guru memberikan optimisme. Sebanyak 8 guru atau 53,3 memilih Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang secara keseluruhan paling nyaman digunakan.

Jumlah yang sama juga memilihnya ketika diberikan kesempatan menentukan satu kurikulum untuk diterapkan secara nasional. Guru juga menempatkan prinsip pendidikan dan perkembangan teknologi sebagai hal penting. 10 guru atau 66,7 menyatakan landasan filsafat pendidikan sangat penting dalam pengembangan kurikulum.

Sementara itu, 9 guru atau 60 menilai perkembangan teknologi pendidikan penting, dan 9 guru atau 60 menyatakan kesesuaian nilai Pancasila, kebutuhan peserta didik, dan perkembangan teknologi sangat penting. Data tersebut menunjukkan bahwa guru tidak hanya membutuhkan kurikulum yang fleksibel. Mereka juga menginginkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman, kebutuhan siswa, nilai kebangsaan, dan teknologi. Di sinilah PISA seharusnya ditempatkan. PISA bukan tujuan akhir pendidikan Indonesia. Sekolah tidak boleh hanya mengejar skor internasional. Namun, PISA dapat menjadi cermin untuk melihat apakah pembelajaran telah membangun kemampuan berpikir yang dibutuhkan peserta didik.

Ketika suara guru bertemu data PISA, pesannya menjadi jelas: Indonesia tidak hanya membutuhkan kurikulum yang baik di atas kertas, tetapi pembelajaran yang benar-benar bermakna di ruang kelas. Kurikulum boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tetapi tujuan akhirnya tetap sama: menghadirkan pendidikan yang mampu membuat peserta didik berpikir, memecahkan masalah, beradaptasi, berkarakter, dan menggunakan pengetahuannya untuk menghadapi kehidupan.

Maka, pertanyaan terpenting bukan lagi sekadar “Kurikulum mana yang paling baik?” Melainkan, “Apakah pembelajaran yang kita lakukan hari ini sudah membuat anak-anak Indonesia lebih mampu membaca dunia, memahami masalah, dan menemukan solusinya?”

Di antara suara guru dan data PISA, di situlah pekerjaan besar pendidikan Indonesia sesungguhnya dimulai. Hasil PISA tidak seharusnya digunakan untuk menyalahkan guru atau menyimpulkan bahwa satu kurikulum sepenuhnya gagal. Pendidikan dipengaruhi banyak faktor, termasuk lingkungan keluarga, kondisi sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, dan fasilitas sekolah. Meski demikian, hasil PISA 2025 tidak boleh diabaikan.

Pemerintah dan sekolah perlu memperkuat pelatihan guru, menyediakan sumber belajar kontekstual, dan mendorong pembelajaran yang mengembangkan literasi, numerasi, serta kemampuan berpikir kritis. Teknologi juga perlu dimanfaatkan secara bermakna. Penggunaan aplikasi pembelajaran seharusnya membantu siswa memahami konsep dan memecahkan masalah, bukan sekadar menggantikan buku dengan perangkat digital.

Ingatlah bahwa, “Kurikulum yang baik bukan sekadar dokumen kebijakan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dipahami guru, relevan bagi siswa, dan mampu membangun generasi yang cakap, berkarakter, serta siap menghadapi masa depan”