Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Pilpres 2024 Sarat Nepotisme, Penyelenggara Dinilai Tak Efektif
JAKARTA - Tim Hukum Ganjar-Mahfud menyebut pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sarat dengan nepotisme dan pelanggaran. Mereka menegaskan bahwa jika penyelenggara Pemilu tidak efektif dalam menjalankan tugasnya.
Hal ini disampaikan Annisa Ismail dalam agenda sidang yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (27/3/2024).
"Penyelenggara Pemilu yang Ada tidak efektif dalam menjalankan tugasnya, sehingga membuat Pilpres 2024 menjadi Pemilu yang sarat dengan nepotisme dan pelanggaran," kata Annisa.
Dia menjelaskan, ketidakefektifan penyelenggara Pemilu bisa terlihat dari beberapa hal. Pertama, tidak independennya termohon sebagaimana terbukti dari upaya pemohon untuk memastikan diterimanya Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024.
Salah satunya mulai dari langsung menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang merupakan plurality decision.
"Kemudian dalam menerima pendafraran Gibran Rakabuming Raka, termohon pun jelas melanggar peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang kemudian belakangan terbukti sebagai bentuk pelanggaran etika," ujarnya.
