Sejumlah Anak Eks Dolly Surabaya Kesulitan Dapat Akta Kelahiran

JawaPos.com Sejumlah anak eks lokalisasi Dolly, Kota Surabaya, yang orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran dan kartu keluarga (KK).

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Imam Syafii mengatakan, kasus tersebut dialami enam anak penghuni Panti Asuhan BilyatimiKota Surabaya. Saya terkejut mengetahui hal ini. Ternyata penutupan lokalisasi Dolly pada 2014 masih menyisakan persoalan, kata Imam seperti dilansir dari Antara .

Menurut Imam, hal itu diketahui saat mengunjungi Panti Asuhan Bilyatimi pada Selasa (11/10). Karena ini Surabaya, harusnya tidak boleh ada yang tidak punya adminduk (administrasi kependudukan). Karena kalau anak itu tidak punya NIK (nomor induk kependudukan), akta kelahiran, nanti anak itu tidak bisa sekolah. Terus pemerintah juga tidak bisa mengintervensi bantuan sosial, ujar Imam Syafii.

Mendapati hal itu, Imam melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya. Dispendukcapil siap membantu anak-anak itu untuk memperoleh haknya, mendapatkan administrasi kependudukan mereka, tutur Imam.

Pengasuh Panti Asuhan Bilyatimi Nur Fadilah mengatakan, anak-anak eks lokalisasi Dolly yang tidak punya akta kelahiran dan KK, kebanyakan berusia 6 tahun hingga 14 tahun. Namun ada juga yang masih berusia 11 bulan.

Mereka tidak ada orang tuanya. Ada yang masih punya orang tua, tapi orang tuanya dipenjara, terus ibunya sendiri juga bingung ngasih makan, terang Nur Fadilah.

Nur menjelaskan, pihaknya sudah berupaya mengurus adminduk untuk anak-anak tersebut. Tapi sudah 2 tahun ini, menemui jalan buntu.

Sudah kami lakukan koordinasi dengan kelurahan, tapi dilimpahkan ke Dinsos. Lalu dari Dinsos, kami diarahkan ke Polrestabes. Kemudian setelah di sana, kami di BAP. Lalu malah dilimpahkan ke Dinsos lagi, sampai sekarang belum ada keterangan dalam mengurus administrasi anak-anak ini. Ini sudah 2 tahun berjalan, papar Nur Fadilah.

Karena tidak memiliki adminduk, kata dia, anak-anak tersebut tidak tersentuh program bantuan dari pemerintah, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan bantuan sosial lain. Bahkan mereka juga kesulitan untuk sekolah.

Kami berharap pengurusan administrasi kependudukan atau surat-surat pentingnya itu dipermudah, supaya kami sebagai pengasuh bisa gampang membawa ke puskesmas atau ke rumah sakit, tutur Nur Fadilah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Agus Sonhaji mengatakan, pengurusan akta kelahiran maupun KK saat ini lebih mudah dengan menggunakan aplikasi e-Klampid . Justru, dengan adanya e-Klampid warga atau pemohon adminduk semakin mudah, cukup mengakses dari rumah, ucap Agus.

Mengenai persoalan anak-anak tersebut, Agus mengatakan, ada beberapa kemungkinan seperti pengasuh panti tidak mengerti prosedur terbaru pengurusan adminduk. Selain itu, pengasuh tidak mengerti siapa yang ditanyai saat mengurus adminduk di kelurahan.

Kalau ke loket biasanya langsung ditangani petugas kelurahan, kata Agus Sonhaji.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya dalam waktu dekat akan ke panti asuhan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak eks Dolly. Mereka bisa mendapatkan akta kelahiran melalui KK dari panti asuhan, kata Agus Sonhaji.