Jamaah Umrah dan Haji Asal Jatim Tak Perlu Berangkat dari Jakarta

JawaPos.com Jamaah umrah asal Jawa Timur bisa berangkat dari Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya mulai Minggu (13/3). Kabar itu menjadi angin segar, mengingat sebelumnya, jamaah umrah dan haji harus berangkat ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta untuk menuju Makkah.

Hal itu dipastikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) di Kota Surabaya, Jumat (11/3). Tadi kita harmonisasi semua, jadi seperti umrah, nanti dari Jatim berangkat dari Jatim, balik ke Jatim, kata Luhut ditemui usai Rakor.

Jamaah haji yang kembali ke Tanah Air akan melakukan tes PCR di Bandar Udara Internasional Juanda. Ada 2 skema yang disiapkan bila jamaah dinyatakan negatif maupun positif Covid-19.

Dia (jamaah) datang nanti PCR di bandara langsung ke hotel atau asrama haji. Kalau dia negatif langsung pulang, kalau positif ya dikarantina, tutur Luhut.

Ditanya kepastian pelaksanaan program itu, Luhur menyebut per hari ini (11/3) sudah bisa dilakukan. Namun, secara efektif, aturan itu akan berlaku 12 hari lagi.

Mulai seharang, bulan ini (mulai). Efektif mungkin 12 hari, tunggu persiapan, ujar Luhut.

Aturan itu disebut Luhut sudah dikoordinasikan dengan pengelola haji di Riyadh, Arab Saudi. Ketika kembali dari Riyadh, Luhut menyebut tak perlu lagi menjalani tes.

Ada 8 ribuan yang belum berangkat ya. Kemarin saya baru balik dari Riyadh dan nggak pakai tes lagi. Kemarin yang datang ke sini banyak yang kena. Saya nggak mau menyebarkan juga, papar Luhut.

Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi resmi mencabut aturan wajib karantina dan swab test PCR. Aturan itu awalnya dibuat untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menilai, kebijakan Arab Saudi akan berdampak pada penyelenggaraan umrah. Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Pencegahan Bencana (BNPB) diharapkan bisa mengambil langkah penyelarasan.

Terkait keputusan Saudi Arabia mencabut sebagian besar dari kebijakan protokolnya, khususnya berkenaan dengan karantina dan PCR, akan ada konsekuensi juga terhadap kebijakan penyelenggaraan umrah di Indonesia, kata Hilman.