BGN Siapkan Sistem Belanja Digital untuk 26.700 Dapur MBG, Target Berlaku Januari 2027

JAKARTA, iNews.id - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola pembelanjaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui pemanfaatan ekosistem Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SIPLah). Implementasi sistem ini ditargetkan menjangkau seluruh dapur SPPG di Indonesia pada Januari 2027.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tentang Dukungan Pengembangan Tata Kelola Belanja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pemanfaatan SIPLah menjadi upaya mengadopsi praktik baik dari sistem yang telah berjalan dan berpengalaman dalam pengelolaan pembelanjaan. Dengan demikian, BGN dapat mengembangkan tata kelola belanja SPPG berdasarkan mekanisme yang telah teruji, sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami melihat ini sebagai bentuk pembelajaran dan benchmarking dari sistem yang memang sudah berjalan dengan baik. Daripada membangun sesuatu dari awal yang belum tentu teruji, lebih baik kita mengadopsi sistem yang sudah ada, kemudian melakukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan SPPG. Harapannya, tata kelola pembelanjaan SPPG nantinya dapat berjalan sebaik sistem yang telah diterapkan Kemendikdasmen,” ujar Sudaryono, Sabtu (31/10/2026).

Dia mengungkapkan, penerapan sistem tersebut saat ini telah memasuki tahap uji coba. Sebanyak 40 dapur SPPG telah menggunakan sistem tersebut dengan dukungan sekitar 400 pemasok.

Dari sekitar 26.700 dapur SPPG yang menjadi sasaran pengembangan, BGN terus mempersiapkan tahapan implementasi agar sistem dapat diperluas secara bertahap.

Menurut Sudaryono, proses uji coba menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan sistem sebelum diterapkan secara menyeluruh. BGN telah menyusun tahapan pengembangan, mulai dari soft launching pada November 2026, peluncuran tahap berikutnya pada Desember 2026, hingga implementasi penuh yang ditargetkan dimulai pada Januari 2027.

“Sejauh ini pelaksanaannya berjalan baik. Kita sudah memiliki 40 dapur yang menjalankan uji coba dan sekitar 400 pemasok yang terlibat. Harapannya, pada Januari tahun depan sistem ini sudah dapat diimplementasikan di seluruh dapur. Namun, kita tetap harus melihat hasil uji coba dan memastikan kesiapan sistemnya. Kalau memungkinkan untuk dipercepat, tentu akan kita upayakan,” jelas Sudaryono.

Sementara itu, Kemendikdasmen memberikan dukungan melalui penyediaan akses data dan informasi SIPLah, pemutakhiran data, pengembangan sistem, serta penyediaan sumber daya manusia dan narasumber untuk kegiatan bimbingan teknis.

Dalam skema tersebut, Mitra Pengelola Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) turut berperan menyediakan layanan lokapasar yang memfasilitasi transaksi antara SPPG dan pelaku usaha.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi BGN dan Kemendikdasmen menjadi langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG agar semakin tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan seluruh murid di Indonesia.

“Alhamdulillah, ini satu kerja sama yang sangat bagus. Mudah-mudahan dengan kerja sama ini pelayanan MBG semakin baik, semakin tepat sasaran, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh murid di Indonesia. Sekali lagi, ini merupakan bagian dari upaya menyukseskan program Bapak Presiden agar anak-anak kita tumbuh sehat dan memiliki semangat untuk belajar,” ujarnya.

Melalui sinergi BGN dan Kemendikdasmen, pengembangan ekosistem pembelanjaan SPPG diharapkan menjadi fondasi bagi pengelolaan program yang lebih terukur, terintegrasi, dan akuntabel.

Dengan dukungan sistem tersebut, penyelenggaraan MBG diharapkan semakin optimal dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus pembangunan sumber daya manusia Indonesia.