Tragedi 6 Petugas Gugur di Gunung Bromo, BNPB Evaluasi SOP Pemadaman Karhutla

JAKARTA, iNews.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengevaluasi prosedur keselamatan dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur. Evaluasi dilakukan setelah jumlah petugas dan relawan gabungan yang gugur dalam tragedi pemadaman karhutla di Gunung Bromo tersebut bertambah menjadi enam orang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pihaknya masih mempelajari laporan dan kronologi kejadian. BNPB belum menyimpulkan apakah prosedur operasional standar (SOP) telah diterapkan secara efektif dan alat pelindung diri (APD) yang digunakan sudah memadai.

"BNPB masih mempelajari laporan dan kronologi kejadian, sehingga kami tidak ingin menyimpulkan efektivitas penerapan SOP maupun kelengkapan APD sebelum evaluasi selesai," ujar Berton kepada iNews Media Group, Minggu (25/10/2026).

Berton menegaskan, setiap operasi pemadaman karhutla harus mengutamakan keselamatan petugas dan relawan. Hal ini mencakup kejelasan komando, supervisi dari BPBD, penugasan petugas keselamatan, serta pengarahan sebelum dan sesudah operasi.

"Kami perlu tegaskan bahwa setiap operasi harus memiliki komando yang jelas, supervisi BPBD, petugas keselamatan, pengarahan sebelum dan sesudah operasi, serta relawan yang memiliki keterampilan dan perlengkapan pelindung yang memadai," katanya.

Dia menjelaskan, penggunaan APD harus dilakukan dengan benar untuk melindungi personel dari bahaya di lapangan. Namun, perlindungan tersebut juga harus disertai penilaian risiko, pemantauan arah angin dan perkembangan api, serta keputusan menarik personel jika situasi mengancam keselamatan.

"APD bukan sekadar formalitas. Helm, kacamata pelindung, respirator yang sesuai, sarung tangan tahan panas, dan sepatu lapangan harus digunakan dengan benar. Pada saat yang sama, APD tidak dapat menggantikan penilaian risiko, pemantauan perubahan angin dan perilaku api, serta keputusan untuk menarik personel ketika situasi membahayakan," ucapnya.

BNPB menyebut insiden di kawasan TNBTS menjadi momentum untuk mengevaluasi SOP keselamatan, sistem komando, dan kesiapan relawan dalam operasi pemadaman karhutla. Evaluasi juga akan mencakup pengaturan akses personel ke zona berbahaya berdasarkan tingkat risiko, kompetensi, dan kelengkapan perlindungan.

"Peristiwa di Bromo menjadi momentum penting untuk mengevaluasi penerapan SOP keselamatan, sistem komando, dan kesiapan relawan dalam operasi karhutla," ujarnya.

"Kami akan mengevaluasi dan memperkuat pengaturan akses ke zona berbahaya berdasarkan tingkat risiko, kompetensi personel, dan kelengkapan perlindungan keselamatan. Prinsipnya, tidak semua relawan harus masuk ke zona api aktif," katanya lagi.