Genjot PAD Tanpa Bebani Rakyat, Perindo Morowali Usulkan Sejumlah Terobosan

MOROWALI, iNews.id - Ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat masih menjadi tantangan bagi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dalam memperkuat kemandirian fiskal. Pemerintah daerah didorong menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi ekonomi dan perbaikan tata kelola, bukan dengan menambah beban masyarakat atau menghambat dunia usaha.

Anggota DPRD Kabupaten Morowali, Herman Akib menekankan, penguatan PAD harus berjalan seiring dengan pengelolaan belanja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi perhatian Fraksi Partai Perindo dalam menyikapi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.

“Ketergantungan yang terlalu besar harus menjadi alarm bagi kita semua,” katanya, Senin (19/10/2026).

Dalam RAPBD 2027, PAD Morowali direncanakan sebesar Rp1,5 triliun, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp852,2 miliar. Komposisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kapasitas keuangan daerah agar pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan dari pemerintah pusat.

Herman mendorong pemerintah daerah memperbaiki tata kelola pendapatan, menerapkan digitalisasi pemungutan, mengoptimalkan aset daerah, serta memperkuat badan usaha milik daerah (BUMD). Pemerintah juga perlu menggali potensi ekonomi baru yang dapat meningkatkan penerimaan daerah.

“Pemerintah daerah perlu melakukan inovasi dan intensifikasi PAD secara sehat, bukan dengan membebani masyarakat,” tutur mantan Kepala Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat ini.

Menurut Herman, peningkatan PAD tidak boleh ditempuh melalui kebijakan yang justru menekan aktivitas ekonomi. Optimalisasi penerimaan harus tetap memberi ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk berkembang sehingga penguatan fiskal berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain pendapatan, Fraksi Partai Perindo menyoroti rencana belanja daerah dalam RAPBD 2027 yang mencapai Rp2,4 triliun. Belanja operasi sebesar Rp1,6 triliun juga perlu dicermati agar kebutuhan rutin pemerintahan tidak mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Kita perlu memastikan bahwa komposisi belanja benar-benar memberikan ruang yang cukup bagi pembangunan yang memiliki dampak langsung dan berkelanjutan,” terang Herman.

Dia menegaskan, anggaran daerah harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, memperbaiki infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat sektor pertanian, serta membuka lapangan kerja. Penanggulangan kemiskinan dan stunting juga perlu menjadi sasaran penggunaan anggaran.

Bagi Herman, keberhasilan APBD bukan semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari sejauh mana belanja pemerintah mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.